HUMBAHAS |Sangkakala 7 –
\nDi bawah kepemimpinan Bupati Dosmar Banjarnahor SE, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi pelayanan publik dari Ombudsman RI Tahun 2021. <\/p>\n
Hasil survei Ombudsman, Kab Humbahas yang akan memasuki usia 19 tahun berada di peringkat empat dari 33 Kab\/Kota se-Sumut, dengan nilai 90,37. <\/p>\n
Di usia yang masih belia Kab Humbahas mampu sejajar dengan beberapa Kabupaten yang sudah lama berdiri dalam standar pelayanan publik.
\n \u00a0
\nBahkan secara nasional, Kabupaten Humbahas yang dimekarkan dari Kab. Induk Tapanuli Utara Tahun 2003, berada di posisi 36 dari 416 Kabupaten yang dinilai Ombudsman. <\/p>\n
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar melalui via selulernya mengatakan, Pemda Kab\/Kota yang meraih predikat kepatuhan tinggi pelayanan publik, dinilai telah memenuhi standar kepatuhan atas sejumlah layanan publik di daerah tersebut. Kamis 06\/01\/2021.
\nPengumuman sekaligus penganugerahan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik tahun 2021, berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (29\/12\/2021).<\/p>\n
Acara tersebut hanya mengundang secara langsung lima besar Kementerian, Lembaga dan Pemda peraih nilai tertinggi. <\/p>\n
Sementara penganugrahan predikat tinggi lainnya kepada Pemda Prov\/ Kab\/ Kota akan diserahkan Ombudsman masing-masing perwakilan provinsi. \u00a0<\/p>\n
\u201cDalam waktu dekat, penganugrahan atas predikat kepatuhan tinggi pelayanan publik Kab\/Kota di Sumut akan kita sampaikan langsung kepada kepala daerah, \u201dujarnya. <\/p>\n
Abyadi Siregar menguraikan, ada delapan pemerintah daerah (Pemda) di Sumut meraih predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik (zona hijau) tahun 2021 dari Ombudsman RI, yakni ; \u2022 Pemkab Deliserdang dengan nilai 98,90. Dairi 93,29.
\n\u2022 Tapanuli Selatan 91,06.
\n\u2022 Humbahas 90,37.
\n\u2022 Batubara 89,67.
\n\u2022 Pemkot Medan 89,22,
\n\u2022 Tebingtinggi 86,51 dan
\n\u2022 Pematang Siantar nilai 83,70. <\/p>\n
Dan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik merupakan hasil survei penilaian yang dilakukan Ombudsman Tahun 2021.
\nSurvei kepatuhan merupakan acuan utama pelayanan publik yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2015. <\/p>\n
Lebih jauh, kata Abyadi, proses survei\/penilaian tersebut dilakukan tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut pada Juni-Agustus 2021 pada 34 Pemda se Sumut, termasuk Pemprov Sumut.
\nNamun, yang yang berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi (zona hijau) hanya delapan. Sedang 26 Pemda lainnya masih dalam katagori kepatuhan sedang (zona kuning) dan kepatuhan rendah (zona merah). <\/p>\n
Menurut Abyadi Siregar mengenai survei itu, yang dinilai adalah keterpampangan (tangible) ketersediaan standar layanan publik di unit-unit layanan yang ada di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Disdukcapil, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. <\/p>\n
Ditambahkan, dari 34 pemerintah daerah (Pemda) di Sumut yang dinilai\/disurvei Ombudsman RI, delapan di antaranya meraih predikat zona merah (kepatuhan rendah).
\n\u201cIni menjadi indikator rendahnya kualitas penyelenggaraan layanan publik di delapan daerah tersebut,\u201d katanya. <\/p>\n
Ke delapan Pemda yang meraih predikat zona merah (kepatuhan rendah) itu yaitu ;
\n– Nias Selatan dengan nilai 47,94,
\n– Labuhanbatu Utara 46,54,
\n– Toba 45,51,
\n– Padang Lawas 44,97,
\n– Padang Lawas Utara 41,75,
\n– Tapanuli Tengah 40,93,
\n– Sibolga 34,08,
\n– Nias dengan nilai 32,60. <\/p>\n
\u201cJadi, dari delapan Pemda dengan kepatuhan rendah, Pemkab Nias dan Sibolga yang paling terendah. Karena nilainya paling rendah,\u201dpaparnya. <\/p>\n
Sementara itu, 18 Pemda lagi meraih predikat zona kuning (kepatuhan sedang).
\n\u201cLayanan publik di daerah yang meraih predikat zona kuning (kepatuhan sedang) sedikit lebih baik dibanding daerah yang meraih predikat zona merah. <\/p>\n
Ke 18 Pemda yang meraih predikat kepatuhan sedang (predikat zona kuning) itu adalah ;
\n> Langkat dengan nilai 80,28,
\n> Tapanuli Utara 79,34,
\n>Serdang Bedagai 77,03,
\n> Pemprov Sumut 74,68,
\n> Asahan 69,69.
\n> Padangsidimpuan nilai 69,53,
\n> Karo 68,62,
\n> Samosir 66,96,
\n> Gunungsitoli 66,84,
\n> Tanjungbalai 63,42,
\n> Binjai 62,12,
\n> Pakpak Bharat 61,75,
\n> Simalungun 61,53,
\n> Nias Utara 59,77,
\n> Mandailing Natal 59,53,
\n> Labuhanbatu Selatan 53,45,
\n> Labuhan Batu 51,58 dan
\n> Nias Barat dengan nilai 51,46. <\/p>\n
Menurut Abyadi Siregar kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik adalah kewajiban bagi setiap penyelenggara layanan publik.
\n “Jadi, setiap instansi penyelenggara layanan publik wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasi standar layanan publik, Ini sangat tegas diatur dalam pasal 15 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, \u201dtegas Abyadi. <\/p>\n
Kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik adalah syarat utama dalam mewujudkan pelayanan prima. Rendahnya kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik adalah indikator tingginya praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan. <\/p>\n
\u201cTidak hanya itu, rendahnya kepatuhan dalam pemenuhan standar layanan publik, juga menjadi potret rendahnya penyelenggaraan layanan publik di instansi tersebut. Dengan kata lain, instansi yang tidak memiliki standar layanan publik, sudah pasti layanannya buruk, \u201d ujarnya. <\/p>\n
Abyadi Siregar mengingatkan agar Pemda yang masih meraih predikat zona kuning (kepatuhan sedang) dan predikat zona merah (kepatuhan rendah) dalam survei\/penilaian Ombudsman RI, agar terus memperbaiki penyelenggaraan layanannya. <\/p>\n
\u201cOmbudsman RI Perwakilan Sumut siap dan terbuka bagi Pemda yang ingin melakukan koordinasi dan konsultasi untuk perbaikan penyelenggaraan layanan publik, \u201dpungkasnya. <\/p>\n
Terkait penilaian Ombudsman atas kepatuhan tinggi pelayanan publik yang diterima Humbahas, Asisten Pemerintahan Setdakab Humbahas, Makden Sihombing kepada wartawan di ruang kerjanya, mengatakan bahwa predikat tinggi yang diterima Humbahas merupakan suatu prestasi yang patut di banggakan.
\n” Artinya, Humbahas yang masih belia sudah hampir sejajar dengan kabupaten lainnya dalam hal pelayanan publik,”ujarnya.<\/p>\n
Dikatakan, dari lima Kabupaten yang menerima predikat tinggi pelayanan publik se-Sumut, Humbahas satu-satunya kabupaten termuda. Dimana Humbahas berdiri tahun 2003, Deli Serdang 1946, Dairi 1964. Tapsel 1956.
\n “Humbahas bisa dapat nilai 90% ke atas bersama tiga kabupaten yang sudah lama berdiri, patut kita banggakan,” ujarnya. <\/p>\n
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor kepada wartawan mengakui bahwa prestasi itu akan menjadi motivasi memberikan pelayanan yang lebih baik di daerah itu. Prestasi yang diraih atas standar pelayanan publik predikat kepatuhan tinggi pelayanan publik tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar OPD serta dukungan semua pihak. <\/p>\n
\u201cPenilaian Ombudsman ini akan menjadi motivasi bagi kita memberikan pelayanan yang baik dari hulu ke hilir sehingga tercapai visi-misi, mewujudkan Humbahas yang maju dan bermentalitas unggul. \u201d Tandasnya. (Charles)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" HUMBAHAS |Sangkakala 7 – Di bawah kepemimpinan Bupati Dosmar Banjarnahor SE, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) berhasil meraih predikat kepatuhan tinggi pelayanan publik dari Ombudsman…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11542,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-11541","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pemerintahan"],"yoast_head":"\n