![\"\"](\"https:\/\/sangkakala.tv\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG-20210705-WA0080.jpg\")
<\/p>\nTONDO | Sangkakala TV –
\nRatusan masyarakat asli tondo melaksanakan Demo Aksi Damai, untuk menyampaikan isi hati mereka lewat spanduk-spanduk yang mereka gelar di depan Polda Sulawesi Tengah, Senin 05\/07\/2021.<\/p>\n
Demo Aksi Damai dilakukan masyarakat asli tondo, “Berawal dari kecurigaan masyarakat Tondo yang di takut-takuti dengan sertifikat no 5 tahun 1993, yang berbunyi 484 Ha, sementara di komputer BPN Kota Palu tertulis 484 M2.<\/p>\n
Alo sebagai perwakilan masyarakat, curiga ada ke ganjilan dalam sertifikat tersebut, melihat hal itu Alo mengkonfirmasi kepada pihak BPN bernama Arahab bagian sengketa.<\/p>\n
Saat di konfirmasi Arahab bagian sengketa mengatakan ; ada kesalahan dalam komputer BPN.
\nSedangkan PT Tiga Muda membeli tanah dari kementrian dan kebudayaan.<\/p>\n
Lalu Alo bertanya di depan awak media, apakah sertifikat copyan sama komputer BPN itu ?<\/p>\n
Mana yang jadi rujukan masyarakat, sertifikat copyan atau komputer BPN ? Ujarnya.<\/p>\n
“Apabila sertifikat copyan itu jadi rujukan kenapa dalam tanah negara ada rumah rumah orang yang sudah bersertifikat” ?<\/p>\n
Apa benar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pernah melakukan “Jual Tanah Negara” kepada PT Tiga muda, seperti yang di katakan pihak BPN bernama Arahab bagian sengketa ?<\/p>\n
<\/p>\n
“Alo dengan nada Keras dan Tegas, meminta “sindikat mafia tanah Tondo” segera di selesaikan oleh Presiden Ir Joko Widodo.<\/p>\n
Alo berharap, ” Presiden Ir Joko Widodo lah yang dapat menyelesaikan permasyalahan ini”.<\/p>\n
“Mereka sangat berharap penegak hukum tidak berpihak kepada mafia tanah. Karena saat Zainab perwakilan masyarakat melaporkan kesalahan BPN dengan Pasal Tindak Pidana Pemalsuan. <\/p>\n
Dalam Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sanksi menurut ketentuan pasal ini adalah mereka yang menyuruh menggunakan sarana tersebut untuk melakukan kejahatan, atau mereka dengan sengaja menggunakan sertifikat palsu sebagai sarana melakukan kejahatan pertanahan.<\/p>\n
Pihak reskrim Polda Tidak bisa membuatkan laporan, dengan alasan harus ada surat pernyataan BPN benar ini salah dalam Pemberkasan.<\/p>\n
Zainab bingung, saya melaporkan BPN masa saya di suruh minta surat pernyataan BPN, sementara sudah jelas jelas saya memiliki bukti Hasil penelusuran setifikat hak pakai Nomer 5 tahun 1993 itu seluas 484 m2 bukan 48,4 Ha.<\/p>\n
“Zainab juga merasa aneh kenapa setifikat asli tidak pernah di perlihatkan kepada masyarat”, tegasnya.<\/p>\n
Zainab Dan Alo sangat memohon kepada Presiden Ir Joko Widodo, untuk dapat memberikan Penjelasan dan Memberantas “Mafia Tanah Tondo”. <\/p>\n
Karena sangat merugikan masyarakat, apalagi mereka Militan nya Pak Joko Widodo dan Mereka Mendukung Kapolri Presisi, ujarnya. (GPS)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
TONDO | Sangkakala TV – Ratusan masyarakat asli tondo melaksanakan Demo Aksi Damai, untuk menyampaikan isi hati mereka lewat spanduk-spanduk yang mereka gelar di…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3417,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13,14],"tags":[],"class_list":["post-3416","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum","category-kriminal"],"yoast_head":"\n