JAKARTA | Sangkakala.tv –
\nMahkamah Konstitusi (MK) hari ini (29\/9\/2021) menolak Permohonan Uji Materil atas Pasal 77 huruf c dan d UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang diajukan oleh Federasi Serikat Buruh (FSB) Pertamina. \u201cMenolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya\u201d kata Ketua MA Anwar Usman membacakan diktum Putusan Nomor 61\/PUU-XVIII\/2020. <\/p>\n
Salah seorang hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh mengemukakan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Menurutnya, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk menguji Pasal 77 UU BUM karena tidak ada kerugian konstitusional bagi mereka. MK harusnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau niet van onklijke verklaard.<\/p>\n
Pemohon mendalilkan bahwa rencana restrukurisasi Pertamina yang digagas zaman Menteri BUMN yang menjadikan Pertamina sebagai \u201cholding company\u201d yang mempunyai sejumlah anak-anak perusahaan adalah langkah privatisasi terhadap Pertamina.<\/p>\n
Langkah \u201choldingisasi\u201d yang mendapat pijakan hukum berdasarkan Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN itu, dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Karena itu FSB Pertamina minta pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<\/p>\n
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan privatisasi terhadap BUMN yang mengelola sumberdaya alam (SDA) tidaklah bertentangan dengan UUD 45 sepanjang Langkah itu \u201ctidak menyebabkan hilangnya penguasaan negara\u201d terhadap SDA. Lagipula, Pemerintah juga tidak punya niatan untuk melakukan \u201cprivatisasi\u201d terhadap Pertamina.<\/p>\n
Kalaupun ada anak perusahaan Pertamina yang sahamnya dijual ke publik, hal itu samasekali tidak akan menghilangkan kontrol Pertamina terhadap anak perusahaanya itu. <\/p>\n
Negara senantiasa dapat menggunakan \u201cgolden share\u201d dengan hak veto demi untuk mengamankan kepentingan negara pada anak-anak perusahaan BUMN yang go public.<\/p>\n
Pengacara Pertamina, Yusril Ihza Mahendra dari IHZA&IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE mengatakan Putusan MK itu sebenarnya hanyalah pengulangan atas putusan sejenis dalam perkara-perkara yang lalu. Pasal 33 UUD 45 tidaklah berarti hanya negara saja yang dapat mengelola SDA. <\/p>\n
Sepanjang Pemerintah masih bisa menguasai, mengatur, mengatur, menentukan dan mengendalikan pengelolaan SDA, hal tersebut tetaplah dapat diterima dalam melaksanakan Pasal 33 UUD 45.<\/p>\n
Yusril menambahkan bahwa Putusan ini merupakan kekalahan kedua kali bagi FSB Pertamina. Sebelumnya mereka juga melakukan gugatan perdata terhadap Menteri BUMN Erick Tohir dan Pertamina yang mereka anggap melakukan \u201cprivatisasi\u201d terhadap BUMN itu. Gugatan itu ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. {CVS}<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAKARTA | Sangkakala.tv – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini (29\/9\/2021) menolak Permohonan Uji Materil atas Pasal 77 huruf c dan d UU No. 19…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7403,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-7402","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum"],"yoast_head":"\n