KAPUAS HULU || Sangkakala7.tv
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu bersama Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Kapuas Hulu melakukan rapat lintas sektoral dalam rangka pembentukan Komando Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kapuas Hulu, rapat di pimpin oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, S.T di ruang rapat Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Putussibau pada Rabu (26/7/2023).
Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Hulu, Gunawan, S.Sos mengatakan bahwa sekarang ini masyarakat sudah melakukan tebang tebas lahan. Prediksinya, bulan Agustus masyarakat melakukan pembakaran terbatas dilahan yang mereka buka.
“Masalah Karhutla memang setiap tahun berulang, pembakaran terbatas kita harapkan tidak menyebabkan hal yang tidak kita inginkan termasuk masalah kesehatan,” ucapnya.
Menurut Gunawan dari pembentukan Satgas perlu ditentukan langkah pemadaman di lahan gambut. Perlu disepakati upaya yang bisa dilakukan.
“Kalau lahan gambut sulit sekali memadamkannya karena api merambat di bagian bawah gambut,” tegasnya.
Gunawan mengatakan bahwa dalam hal berladang masyarakat bisa membaca Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Nomor 1 tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Dengan menerapkan ketentuan yang berlaku masyarakat akan aman dalam membuka ladangnya.
“Pemda Kapuas Hulu juga sudah buat Peraturan Bupati dalam hal pembukaan ladang,” ujarnya.
Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, S.T mengatakan, ini rapat pembentukan satgas penanggulangan Karhutla. Satgas ini akan bekerjasama untuk penanganan kabut dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
“Ini kerja sama kita semua, kerja tampa pamrih, intinya kita apabila ada kejadian Karhutla kita sudah siap siaga,” katanya.
Menurut Wabup, sosialisasi kepada masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan itu yang terpenting. Agar masyarakat membakar lahan secara terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Sudah diatur semua sistem untuk membuka lahan, insyaallah kalau ikut semua aturan itu, mungkin bisa terkendali kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kapuas Hulu,” ujarnya.
(MR)
