Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024 di SMA Negeri 1 Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), memasuki tahapan penggeledahan.
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbahas turun langsung ke sekolah tersebut dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan.
Penggeledahan berlangsung pada Selasa (10/11/2026) sekitar Pukul 14.00 WIB.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Humbahas, Jhon Merdiosman Purba, S.H., M.H., sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan penyimpangan penggunaan dana BOSP Tahun Anggaran 2024.
Langkah tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Humbahas Nomor : PRINT-05/L.2.31/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026 serta penetapan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 67/PenPid.B-GLD/2026/PN Trt tertanggal 9 November 2026.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Humbahas, Van Barata Semenguk, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik melakukan pemeriksaan dan pencarian terhadap sejumlah dokumen maupun barang yang berkaitan dengan pengelolaan serta pertanggungjawaban dana BOSP.
“Dari hasil penggeledahan, ditemukan dan diamankan sejumlah dokumen serta barang bukti yang selanjutnya akan diteliti dan dianalisis untuk kepentingan proses penyidikan dan dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan,” ujar Van Barata Semenguk.
Penanganan perkara ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan Bidang Intelijen Kejari Humbahas.
Selanjutnya, perkara tersebut dilimpahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus untuk mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOSP tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Humbahas, Donald T.J. Situmorang, S.H., M.H., menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, dan akuntabel.
Ia juga menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kejari Humbahas menyatakan akan terus mengoptimalkan proses penyidikan guna membuat terang dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana BOSP yang bersumber dari keuangan negara.
Penggeledahan dan pengamanan dokumen tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian.
Namun, hasil pemeriksaan dan analisis terhadap barang bukti yang diamankan masih harus ditunggu untuk mengetahui lebih jauh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan di SMA Negeri 1 Paranginan tersebut.
Penulis : Charles Sihombing
Editor : Priyatna
