SELAYAR, SULSEL || Sangkakala7.tv
Rapat koordinasi (Rakor) yang dirangkaikan dengan Pendampingan, Monitoring, dan Sosialisasi Inzting Sulawesi Selatan dibuka secara resmi Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, H. Saiful Arif, SH, bertempat di ruang pola kantor bupati, Selasa, (14/11) pagi.
Mengawali rangkaian rapat koordinasi (Rakor) wabup, Saiful Arif menguraikan, kegiatan rapat koordinasi, pendampingan, monitoring dan sosialisasi inzting merupakan salah satu bagian dari agenda penting dan rencana aksi nasional kaitannya dengan percepatan penurunan stunting.
Perhatian pemerintah terhadap percepatan penurunan stunting menjadi issu mengemuka bersamaan dengan agenda penghapusan kemiskinan ekstrem.
Stunting kata dia, merupakan salah satu bentuk persoalan yang harus ditanggulangi secara terpadu dan terintegrasi melalui kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi, media, tokoh masyarakat (Tomas) Tokoh agama (Toga) dan Stakeholder terkait lainnya.
Stunting disebut Saiful Arif, berpotensi mengancam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sementara peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia merupakan salah satu misi dan point penting RPJM yang menargetkan percepatan penurunan stunting sampai ke angka 34 persen sebagai bagian dari indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Substainable Development Goals (SDG).
Dalam kaitan itu, Wabup menyambut baik penyelenggaraan pendampingan monitoring dan sosialisasi aplikasi inzting Sulsel sebagai bagian dari kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Selayar.
Menurut hasil survey status gizi Indonesia tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki angka prevelensi yang cukup tinggi yakni, 32,1% dan menempati urutan ke 6 tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal tersebut dibuktikan melalui peningkatan angka stunting sebesar 4,4 persen dari angka 27,7 persen yang terjadi pada tahun 2021.
Dalam konteks tersebut, Wabup menegaskan akselerasi penurunan harus dikejar hingga angka 9,05 persen pertahun dan atau paling tidak bisa turun sampai ke angka 14 persen di tahun 2024.
Oleh karenanya, dibutuhkan peran dan strategi dari tim percepatan penurunan stunting, tandasnya dihadapan pemateri DP3AP2KB Sulawesi Selatan yang didampingi operator inzting Sulawesi Selatan, perwakilan perangkat organisasi daerah (OPD) terkait,, dan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) desa dan kecamatan, berikut unsur tim penggerak PKK desa, kelurahan, tim pendamping PKH, TPG Puskesmas se-Daratan Selayar, pendamping keluarga harapan (PKH) kecamatan serta satgas stunting kecamatan.
(Fadly Syarif)
