KENDAL, JATENG || Sangkakala 7
Udara pagi di Pasar Kota Kendal terasa berbeda, Rabu (22/9/2025) itu. Di antara tumpukan karung beras dan hiruk pikuk tawar-menawar, tampak beberapa petugas berseragam dan pegawai berseragam dinas menyusuri lorong-lorong sempit pasar.
Sebagian membawa buku catatan, sebagian lagi menempelkan stiker di kios-kios. Bukan razia, tapi upaya memastikan harga bahan pokok paling vital bagi masyarakat, beras tetap berada dalam kendali.
Kegiatan pengecekan harga beras itu dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Satgas Pangan Polda Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perdagangan Provinsi Jateng, Bulog Wilayah Jateng, serta Satgas Pangan Polres Kendal bersama sejumlah dinas kabupaten terkait. Tim gabungan ini meninjau sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Kendal, mulai dari distributor besar di Ketapang dan Gemuh, hingga ritel modern Aneka Jaya dan Pasar Tradisional Kota Kendal.
Kapusdatin Bapanas RI, Dr. Kelik Budiana, S.Si., M.Kom., IPU, yang turut hadir dalam kegiatan itu, menjelaskan bahwa pengawasan langsung di lapangan penting dilakukan untuk memastikan kebijakan pengendalian harga benar-benar berjalan.
“Kami ingin memastikan bahwa harga beras di tingkat pengecer sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan pemerintah. Stabilisasi pangan harus dijaga dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Dari hasil pengecekan, tim menemukan masih ada sejumlah pedagang di pasar tradisional yang menjual beras medium dan premium sedikit di atas HET, masing-masing Rp13.600 dan Rp15.000 per kilogram. Padahal, sesuai Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025, harga eceran tertinggi beras medium ditetapkan Rp13.500 dan premium Rp14.900 per kilogram.
Menanggapi temuan itu, Satgas Pangan Polres Kendal yang dipimpin AKP Bondan Wicaksono, S.T.K., S.I.K., M.H., memberikan surat teguran kepada pedagang terkait dan menempelkan stiker berisi informasi HET di sejumlah toko. “Langkah ini bukan semata penindakan, tapi juga edukasi. Kami ingin para pedagang paham bahwa kestabilan harga beras adalah tanggung jawab bersama,” ujar AKP Bondan.
Menurutnya, kerja sama lintas instansi seperti ini merupakan bagian dari upaya Polri memperkuat kemitraan dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan komunikasi yang baik, potensi gejolak harga bisa diantisipasi sejak dini tanpa merugikan pihak manapun. “Kami hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi memastikan masyarakat tetap tenang dan pasar tetap sehat,” tambahnya.
Di sela kegiatan, sejumlah pedagang menyambut positif langkah tersebut. Mereka berharap pemerintah terus menjaga pasokan beras agar harga tetap stabil, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan biasanya meningkat.
Di balik kesibukan petugas dan aroma gabah yang menyelimuti pasar, terselip pesan sederhana namun mendalam – bahwa menjaga harga beras bukan hanya tugas pemerintah atau polisi semata. Ini tentang kepedulian bersama untuk memastikan setiap meja makan di rumah-rumah warga tetap terisi nasi putih yang terjangkau dan layak. Karena keamanan dan kesejahteraan, pada akhirnya, tumbuh dari rasa saling menjaga.
Penulis : Hartadi
Editor : Priyatna
