Ket. Foto: Aksi unjuk rasa Barisan Pemuda dan Mahasiswa (BPM) Labura di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu, pada Senin (27/10/2025). (Sangkakala 7/Ist)
Kab. Labura, Sumut || Sangkakala 7
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Pemuda dan Mahasiswa (BPM) Labura menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu, pada Senin (27/10/2025).
Massa aksi unjuk rasa menggunakan pengeras suara dan spanduk bertuliskan; “Periksa Kades Perkebunan Labuhan Haji.”
Aksi tersebut menyoroti lambatnya penanganan dan pemeriksaan terhadap Kepala Desa (Kades) Perkebunan Labuhan Haji, Supriadi, atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa.
Ketua BPM Labura, Landcros Hartop, mengatakan pihaknya sudah tiga kali melakukan aksi di Kejari Labuhanbatu, namun belum ada tindak lanjut pemeriksaan terhadap Supriadi. “Kami meminta Kejari Labuhanbatu segera memeriksa Kades Perkebunan Labuhan Haji, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura, terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa, tegas Kades.
Saat aksi berlangsung mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian dan TNI.
“Puluhan massa Barisan Pemuda dan Mahasiswa Labuhanbatu Utara, gelar unjuk rasa di depan gerbang Kantor Kejaksaan Negri (Kejari) Labuhanbatu, tepatnya di Jalan Singamangaraja Kota Rantauprapat, terkait lambatnya pemangilan, dan pemeriksaan Kades Perkebunan Labuhan Haji, Supriadi atas dugaan KKN dan tindak pidana korupsi, ungkap Ketua BPM Labura, Landcros Hartop, Senin 27/10/2025.
Ia juga menjelaskan bahwa Kejati Sumut sudah membalas surat pengaduan mereka dengan laporan pengadilan 0194/BPM /LBR/VIII /2025, terkait ada nya dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa yang di lakukan Kades Perkebunan Labuhan Haji pada anggaran tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Kejati Sumut meneruskan Kasus ini kepada Kejari Labuhanbatu agar menindak lanjutannya, jelasnya.
Kasubdit Dua Kejari Labuhanbatu, Basri mendukung aksi mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, ia juga mengatakan terkait laporan BPM Labura hari ini sudah di terima Kejari Labuhan batu, dan mereka harus bekerja sama dengan Inspektorat Labura dalam kasus korupsi terkait Dana Desa di Labura, ucapnya.
Sementara itu Kasubdit satu Kejari Labuhanbatu, Poldung menjelaskan, dalam dokumen yang meraka perlihatkan, ada sifatnya rahasia, jadi ia meminta kepada perwakilan mahasiswa dua orang agar masuk kedalam ruangan untuk memperlihatkan dokumen tersebut, tapi ia melarang untuk mengambil gambar dokumen tersebut.
Perwakilan pengunjuk rasa, yang diwakili oleh Ketua BPM Labura Hartop, dan Seketaris Riqi Tibar masuk kedalam ruangan, Hartop menjelaskan dokumen yang diperlihatkan Pegawai Kejari Labuhanbatu tidak sesuai dengan laporan mereka, Kejari Labuhanbatu berjanji dalam waktu satu minggu ke depan akan ada laporan dari pejabat Apip dari Inspektorat Labura, kami akan datang minggu depan ke Kejari Labuhanbatu lagi, tutupnya.
Penulis : Surya Dharma
Editor : Priyatna
