BOGOR, JABAR || Sangkakala 7
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri terkait bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu, 15 Februari 2026.
Pertemuan yang berlangsung pada sore hari tersebut difokuskan pada penguatan strategi Indonesia dalam menghadapi dinamika dan perundingan ekonomi global.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis yang diunggahnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan penegasan terkait arah dan prinsip yang harus dipegang pemerintah dalam setiap perundingan ekonomi internasional. Kepala Negara menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap langkah diplomasi ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.
“Memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia,” tulis Seskab Teddy.
Menurut Seskab Teddy, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa perundingan ekonomi tidak boleh semata-mata bersifat transaksional jangka pendek, melainkan harus berdampak langsung pada penguatan struktur ekonomi nasional. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas industri dalam negeri dan penguatan rantai pasok global menjadi prioritas utama.
“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” ungkap Seskab Teddy.
Lebih lanjut, Seskab Teddy menyebut Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah harus berorientasi pada hasil konkret yang dapat dirasakan oleh bangsa dan negara. “Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” pungkas Seskab Teddy.
Pertemuan di Hambalang tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo bahwa diplomasi ekonomi Indonesia harus berdaulat, strategis, dan menguntungkan bagi kepentingan nasional.
Penulis : Red
Editor : Priyatna
Sumber Berita: BPMI Setpres
