Adikarya Parlemen :
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Irpan Haeroni. SM
Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang dan mengurangi kemiskinan.
Mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup.
Gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Irpan Haeroni. SM mengatakan, pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.
Ketidakadilan atau diskriminasi gender masih sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat serta di tempat kerja.
Ia menegaskan, Perempuan paling signifikan mengalami korban tindak kekerasan dan menanggung beban ganda dalam rumah tangga. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda, tegas Irpan pada Jumat, 09/10/2026 di Sukatani, Kabupaten Bekasi.
Politisi dari Partai Gerindra Irpan Haeroni menyampaikan, diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Kesenjangan gender dalam berbagai hal seperti ekonomi, kekuasaan, partisipasi politik, dan berbagai hal lainnya masih sering terjadi.
Sesuai kesepakatan nasional, setiap orang yang telah memperoleh pemahaman mengenai gender disebut Gender Focal Point (GFP). Untuk memantau dan memberikan umpan balik pelaksanaan PUG di setiap tingkatan wilayah, dibentuk Pokja PUG yang terdiri dari GFP di lembaga/instansi/sektor/ institusi/ tokoh yang memiliki keberpihakan kepada KKG.
Implementasi gender budget di daerah berlandaskan Inpres Nomor 9 tahun 2000.
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah.
Perencanaan dan pelaksanaan PUG dalam pembangunan, harus dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga pemerintahan di provinsi, kabupaten/kota yang pengaturannya ditetapkan. dalam Peraturan Daerah (Perda) di semua tingkatan sampai dengan kelurahan, sehingga proses perencanaan yang responsif gender tercermin dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), tutupnya.
Penulis : R-001
Editor : Priyatna
