Adikarya Parlemen :
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Irpan Haeroni. SM.
Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
Pengawasan merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam mengawal pelaksanaan ketenagakerjaan serta optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal di Provinsi Jawa Barat.
Komisi V DPRD Jawa Barat Irpan Haeroni mengatakan, pengawasan merupakan bentuk komitmen DPRD bersama pemerintah daerah untuk memastikan iklim ketenagakerjaan di Jawa Barat berjalan dengan baik,kata Irpan pada Rabu 18/11/2026 di Rumah kediamannya.
Selain penyerapan tenaga kerja lokal, Komisi V juga menyoroti keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di perusahaan.
Pengawasan yang dilakukan Komisi V DPRD Jabar, menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan sinergi yang baik antara perusahaan dan pemerintah daerah.
Berbagai persoalan perlindungan hak pekerja, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dapat terus diperkuat melalui koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara seluruh pihak terkait.
Anggota DPRD Provinsi Jabar IX Fraksi Gerindra H. Irpan Haeroni. SM, menegaskan, untuk menjaga dan memastikan iklim ketenagakerjaan di Jawa Barat berjalan dengan baik, dibutuhkan sinergi strategis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan serikat pekerja. Tujuannya adalah menyeimbangkan perlindungan hak buruh dengan keberlangsungan investasi.
Lanjut Politisi Partai Gerindra Irpan menegaskan, perlu diberikan perhatian untuk perlindungan pekerja dalam program pemagangan, penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK), memberikan hak pesangon, dan penguatan pengawasan ketenagakerjaan, tegasnya.
Ia berharap agar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada tahun 2027, dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan kesejahteraan pekerja, tutupnya.
Penulis : R-001
Editor : Priyatna










