Adikarya Parlemen :
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Irpan Haeroni. SM
Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada perusahaan-perusahaan industri dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1951 Jo Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, kata Irpan Haeroni Komisi V DPRD Jawa Barat di Ruko Pasar Bersih Karangsetia, Kecamatan Karang Bahagia, pada
pada Senin, 12/10/2026.
Pengawasan ini meliputi Upah, Jam Kerja, Hak Cuti, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Irpan menegaskan, persoalan ketenagakerjaan tidak cukup diselesaikan dengan membuat regulasi. Terpenting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar dilaksanakan.
“Sebaik apapun undang-undang tanpa disertai sistem pengawasan yang tegas dan adil, hasilnya akan sia-sia,” tegasnya.
Irpan Haeroni Anggota DPRD dari Dapil IX Provinsi Jawa Barat menjelaskan, pengawasan ketenagakerjaan harus dibenahi secara menyeluruh. Pengawas perlu memiliki integritas, kompetensi profesional, dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Mereka harus memahami hak-hak normatif pekerja, hubungan industrial, perselisihan perburuhan, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kemajuan teknologi dan perubahan pola hubungan kerja juga menuntut kemampuan pengawasan yang semakin adaptif, jelas Irpan.
Pengawas harus mampu bertindak independen ketika berhadapan dengan perusahaan besar, investor, maupun pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Setiap dugaan suap, pembiaran pelanggaran, atau memanipulasi hasil pengawasan, harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan, tutupnya.
Penulis : R-001
Editor : Priyatna
