Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
Belasan warga Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, berharap akses jalan dan aliran listrik di lingkungan tempat tinggal mereka kembali tersedia. Harapan itu disampaikan warga setelah akses jalan menuju permukiman dan aliran listrik di kawasan tersebut terputus sejak 31 Oktober 2026.
Nasep (49), salah satu warga setempat mengatakan, harapan saya jalan harus ada lagi, listrik harus nyala lagi. Intinya pengen punya akses lagi.
Seharusnya pemerintah ngertilah kondisi kami kayak gini, dan kami enggak perlu mengadu,” ungkapnya, pada Jumat 20/11/2026.
Mereka berharap dapat tetap tinggal di kampung halaman sekaligus memperoleh kembali hak sebagai warga negara. “Enggak ada solusi bagi kami. Bagi kami hanya bertahan di sini dan kembalikan semua hak kami sebagai warga negara Indonesia,” tutur Nasep.
Untuk mendapatkan penerangan, keluarga Nasep terpaksa mengandalkan generator (genset). Ia mengaku harus mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah setiap malam untuk mengoperasikan alat tersebut.
“Karena enggak ada listrik, kami di sini akhirnya pakai genset. Kalau semalam doang bisa sampai Rp 120.000. Itu juga sampai jam 05.00 WIB. Kalau misalnya sampai jam 07.00 WIB mah ya kadang-kadang bisa Rp 140.000,” terang Nasep.
Sementara itu, akses jalan menuju permukiman warga juga sulit dilalui karena telah dihancurkan. Kondisi tersebut membuat warga harus berjalan kaki untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mengantar anak-anak ke sekolah.
“Ya kami sekolah paling jalan kaki. Anak-anak diantar jalan kaki. Kalau musim hujan banyak air yang enggak bisa dilewatin pakai kendaraan, roda dua pun enggak bisa.
Menanggapi hal tersebut tersebut, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, dirinya telah memanggil pihak PT WKSM, PT PDL Tbk, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas persoalan warga Kampung Nambo.
Pertemuan tersebut digelar di Kantor Bupati Bekasi pada Jumat siang. Sejumlah pihak yang hadir antara lain Sekretaris Daerah, anggota DPRD Komisi III, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Camat, serta Kepala Desa Nagasari.
Dalam pertemuan itu, Asep mengatakan, pihak pengembang menyampaikan bahwa anggaran kompensasi bagi warga yang bersedia pindah telah disiapkan.
Namun, masih ada warga yang memilih bertahan di lokasi tersebut. Meski demikian, Asep menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa memaksakan warga untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.Sebagai kepala daerah, saya harus memperhatikan hal itu. Ini bukan sekadar persoalan dia harus pindah atau tidak, tetapi juga menyangkut sisi kehidupan dan hak asasi seseorang untuk menentukan pilihannya. Kalau memang dia ingin tetap tinggal di situ, bagaimana lagi? Itu hak dia,” kata Asep. Karena itu, ia meminta pihak perusahaan tetap memenuhi hak warga yang belum bersedia pindah, terutama terkait ketersediaan listrik dan akses jalan.
Karena itu, saya meminta pihak perusahaan agar hak-haknya tetap terpenuhi. Pertama, listriknya harus bisa dinyalakan kembali dan akses jalannya harus dibuatkan lagi,” ujar Asep. Asep berencana mendatangi langsung Kampung Nambo pada Sabtu (21/11/2026) untuk bertemu dengan warga dan mengetahui alasan mereka memilih bertahan.
Ia juga meminta camat dan kepala desa mendampingi warga serta memastikan aliran listrik dapat kembali menyala secepatnya. “Untuk listrik, saya minta secepatnya dinyalakan kembali. Masyarakat ini warga negara Indonesia juga, punya hak yang sama. Tadi pihak perusahaan bahkan mengatakan, kalau perlu mereka sendiri yang akan menyalakan listrik dan membuat akses jalan,” katanya.
Menurut Asep, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kompensasi pembebasan lahan, tetapi juga menyangkut hak warga untuk tetap tinggal di tempat yang mereka pilih.
Ia mengatakan, pihak perusahaan perlu mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian rencana pembangunan kawasan agar akses jalan menuju rumah warga tetap tersedia.
Bisa saja akses jalan tetap dibuat meskipun masih ada satu rumah yang berdiri di sana. Menurut saya, itu tidak masalah,” ucapnya.
Fasilitator pembangunan masjid sekaligus pihak pengembang kawasan, Budianto, mengatakan, pengalihan jalan sepanjang sekitar 1.995 meter dengan lebar tiga meter bukan merupakan aset pemerintah.
Menurut dia, pengalihan jalan dilakukan melalui mekanisme tukar-menukar dalam bentuk kompensasi yang telah dimusyawarahkan bersama pemerintah desa pada 19 Desember 2024.
“Karena itu bukan aset pemerintah, pemerintah desa bersama pengembang melakukan musyawarah. Modelnya tukar-menukar dalam bentuk kompensasi,” kata Budianto.
Adapun terkait pemutusan listrik, Budianto menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari proses sterilisasi kawasan yang tengah dikembangkan untuk kepentingan industri.
Budianto menjelaskan, dari total kawasan seluas 280 hektar, terdapat lahan sekitar 9.427 meter persegi yang masih ditempati sejumlah keluarga.
Ia mengatakan, pengembang telah menawarkan kompensasi berupa uang sebesar Rp 1 juta per meter persegi sekaligus tanah pengganti dengan luas yang sama, yakni 9.427 meter persegi, apabila keluarga Nasep bersedia menjual lahannya dan pindah.
Artinya kalau ini deal, mereka akan mendapatkan uang Rp 9.427.000.000 dan mendapatkan tanah tetap 9.427 meter persegi di tempat yang lebih strategis di jalan utama kabupaten. Lokasinya juga sudah kami tunjukkan,” ujarnya. Budianto menegaskan, pihaknya telah melakukan pendekatan melalui sejumlah tokoh dan pihak terkait agar persoalan pembebasan lahan dapat diselesaikan.
Namun, hingga kini tawaran tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Di sisi lain, Camat Serang Baru Deni Mulyadi mengakui, persoalan warga Kampung Nambo hingga kini belum menemukan penyelesaian.
Pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa telah berupaya memfasilitasi komunikasi antara warga dan pihak pengembang.
Deni mengatakan, pertemuan yang digelar pada 9 November 2026 bersama Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Pemerintah Desa, Babinsa, serta perwakilan warga juga belum menghasilkan kesepakatan.
Menurut Deni, warga masih ingin bertahan karena merasa nyaman dan memiliki keterikatan dengan tempat tinggalnya. Karena itu, pemerintah tidak bisa memaksakan seluruh warga untuk meninggalkan kawasan tersebut.
Warga itu kemarin bilang masih betah di sini. Itu kan hak mereka. Kami enggak bisa memaksakan harus pindah semuanya,” kata Deni.
Meski demikian, Deni memastikan pemerintah kecamatan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong komunikasi lebih intensif antara perusahaan dan warga.
Menurut dia, penyelesaian persoalan harus mengedepankan kepentingan kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.
“Harus ada solusi. Dialog lebih intens lagi antara pihak perusahaan dengan warga, sehingga keduanya mendapatkan win-win solution,” kata Deni.
Penulis : R-001
Editor : Priyatna










