Unjuk Rasa Penolakan Kades Perdamaian Terpilih, Asisten I : Akan Jadi Bahan Pertimbangan Pemkab DS

- Redaktur

Jumat, 20 Mei 2022 - 13:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DELI SERDANG || Sangkakala7.tv –
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Deli Serdang, Drs Citra Effendi Capah MSP didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Drs Khairul Azman dan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa (Pemdes), TM Yahya, menerima aksi damai warga Desa Perdamaian, Kecamatan Tanjung Morawa, yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Deli Serdang, Kamis (19/5/2022).

Dengan dikawal personel Polresta Deli Serdang, para pengunjuk rasa meminta agar Kepala Desa (Kades) Perdamaian, THS yang menang pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 18 April 2022 lalu, tidak dilantik karena diduga telah berbuat asusila.

Warga mengaku tidak mau dipimpin kades yang diduga telah melanggar norma agama dan sosial.

Menjawab tuntutan massa aksi, Asisten I mengatakan unjuk rasa dengan menyampaikan tuntutan merupakan wujud demokrasi, dan juga termasuk partisipasi dalam melihat, mengamati situasi dan kondisi yang terjadi.

Dan itu, kata Asisten I, lebih baik daripada bersifat pasif atau diam/acuh/cuek.

“Apa yang disampaikan para pengunjuk rasa akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab Deli Serdang,” tegas Asisten I.

“Namun juga negara kita ini adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan Pemkab harus berlandaskan hukum dan tidak melanggar hukum,” imbuh Asisten I yang juga Ketua Panitia Pilkades Serentak tahun 2022 ini kepada para massa aksi.

Setelah mendengar penjelasan dari pihak Pemkab Deli Serdang, para perwakilan pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri.

(KP.052)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Bupati Tapanuli Tengah Canangkan Sensus Ekonomi 2026
Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Sekda Humbahas Sambangi Dinas PSDA dan BBPJN Sumut
Pemkab Bekasi Dorong Kolaborasi Pentahelix dalam Pengawasan Pendapatan Daerah
Targetkan Rp 3,8 Triliun, Pemkab Bekasi Optimalkan Pajak Daerah di Tengah Tantangan Fiskal
Masinton Pasaribu Lantik Sejumlah Pejabat Administratif Eselon III dan IV
Ratusan Warga Gelar Aksi, Ini Penjelasan Bupati Tapteng
Wakil Bupati Kapuas Hulu Buka Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2026
Pemkab Bogor Siapkan Surat Edaran Pencegahan Perilaku LGBT, Libatkan Tokoh Agama hingga Masyarakat
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juni 2026 - 17:31 WIB

Bupati Tapanuli Tengah Canangkan Sensus Ekonomi 2026

Jumat, 19 Juni 2026 - 21:46 WIB

Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Sekda Humbahas Sambangi Dinas PSDA dan BBPJN Sumut

Jumat, 19 Juni 2026 - 08:25 WIB

Pemkab Bekasi Dorong Kolaborasi Pentahelix dalam Pengawasan Pendapatan Daerah

Kamis, 18 Juni 2026 - 23:55 WIB

Targetkan Rp 3,8 Triliun, Pemkab Bekasi Optimalkan Pajak Daerah di Tengah Tantangan Fiskal

Kamis, 18 Juni 2026 - 23:39 WIB

Masinton Pasaribu Lantik Sejumlah Pejabat Administratif Eselon III dan IV

Berita Terbaru