Bandung, Jabar || Sangkakala7.tv
Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama terkait Program PENGAMPUAN (Penguatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dalam kegiatan Launching Transformasi Perubahan Budaya Kerja dan Penandatanganan MOU Program Pengampuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Gedung Pamitran Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung, Kamis (4/4/2024).
Dani Ramdan menjelaskan bahwa terdapat dua aspek kerja sama dengan RSHS yang merupakan rumah sakit rujukan nasional bagi Jawa Barat. Yakni terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia di rumah sakit daerah, serta adanya layanan rujukan penyakit utama seperti kanker, stroke, ginjal, dan jantung, agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh Provinsi Jawa Barat.
“Ada dua aspek kerja sama, pertama dalam aspek pengembangan kompetensi sumber daya manusia di rumah sakit kita. Kedua adalah untuk layanan rujukan penyakit utama, kanker, stroke, ginjal, dan jantung,” jelasnya.
Dengan adanya kerja sama ini, Dani Ramdan ingin rumah sakit yang ada di Kabupaten Bekasi memiliki dukungan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, selain yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, maupun Kementerian Kesehatan RI.
“Harapannya dengan adanya kerja sama ini kita punya dukungan lebih lagi untuk perbaikan layanan dan SDM, sehingga nanti kualitas layanan kesehatan Kabupaten Bekasi bisa meningkat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Nina Susana Dewi, mengatakan bahwa program pengampuan ini merupakan salah satu upaya dari Kementerian Kesehatan RI dalam menegakan transformasi sistem kesehatan di Indonesia dengan menghadirkan 6 pilar transformasi yang salah satunya adalah transformasi layanan rujukan.
“Dalam perjalanannya transformasi layanan kesehatan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu ada kolaborasi dengan banyak stakeholder dan dukungan dalam bentuk sarana, prasarana, maupun SDM yang terampil,” terangnya.
Untuk diketahui, Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan 38 rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit lainnya yang akan berkolaborasi dan bekerja sama dalam program pengampuan. Banyaknya pihak yang bekerja sama ini dikarenakan transformasi layanan kesehatan memerlukan banyak kolaborasi dan dukungan dalam bentuk sarana, prasarana, maupun sumber daya yang terampil dari stakeholer terkait. (ASP)
