Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., membuka pelatihan dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Akasia, Doloksanggul, Selasa (10/11/2026).
Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat adat, dan lembaga pendamping.
Di antaranya Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa (LKAD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nitta Rosalin.
Turut hadir Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumatera Utara, Roganda Simanjuntak, Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Humbahas, Samuel Purba; Susi Halawa dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sabar H. Purba.
Dalam sambutannya, Bupati Oloan P. Nababan menyampaikan apresiasi kepada BRWA Sumatera Utara yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan pelatihan serta verifikasi MHA di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Menurutnya, masyarakat hukum adat beserta wilayah adat merupakan pilar utama identitas dan kebudayaan, sekaligus benteng dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Keberadaan wilayah adat, lanjutnya, bukan sekadar batas geografis, melainkan ruang hidup yang mengikat tatanan sosial, nilai-nilai luhur, serta hukum adat yang diwariskan para leluhur secara turun-temurun.
Bupati juga menyoroti bahwa proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemetaan wilayah dan aspek legalitas.
Melalui pelatihan tersebut, ia berharap dapat lahir tenaga verifikator yang kompeten, objektif, serta memahami instrumen pemetaan partisipatif.
Ia juga meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar proses verifikasi di lapangan dapat dilaksanakan secara cermat, meminimalkan potensi konflik, serta mencerminkan sejarah dan keberadaan masyarakat hukum adat yang sebenarnya.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan dukungan dan komitmennya untuk memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk melalui proses pengakuan dan perlindungan wilayah adat.
Penulis : Charles Sihombing
Editor : Priyatna
