Ket. foto : Pemerhati politik dan penggiat anti korupsi, Kartono Situmeang. (Sangkakala7.tv/ist)
Tapteng, Sumut || Sangkakala7.tv
Tutupnya kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tidak aktifnya nomor kontak yang tertera dalam lembaran pengumuman seleksi calon Pantarlih Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), memantik reaksi dari berbagai kelompok masyarakat.
Pemerhati politik, Kartono Situmeang menduga, ada upaya terselubung untuk meloloskan orang-orang tertentu, dengan cara mempersulit rekrutmen Pantarlih yang akan bertugas dalam Pilkada serentak 2024. Untuk mengelabui agar terkesan terbuka, oknum PPS Kelurahan Sibabangun menempelkan brosur pengumuman di tempat-tempat publik.
“Kita mencium ada aroma kolusi yang terstruktur dan sistematis, untuk meloloskan orang-orang tertentu,” ujar Kartono, Minggu (16/6/2024).
Menurut Kartono, tidak aktifnya nomor kontak yang tertera pada lembaran pengumuman, serta tutupnya kantor sekretariat PPS pada jam pendaftaran, membuktikan adanya upaya menghalang-halangi masyarakat mengikuti seleksi calon Pantarlih. Trik ini dilakukan untuk membuat warga yang tidak diinginkan membatalkan niat mengikuti seleksi. Dengan demikian, calon-calon yang telah diproyeksikan melenggang mulus tanpa saingan.
“Tujuannya ya itu, agar yang lain tidak berkesempatan mendaftar, yang akhirnya orang-orang yang telah mereka siapkan mulus menjadi Pantarlih,” ungkap Kartono.
Lebih jauh disampaikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur sejumlah prinsip-prinsip pemilu yang merupakan pokok-pokok yang sangat penting, dan telah menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan azas Pemilu. Salah satunya transparansi, yakni melaksanakan seluruh tahapan Pemilu secara terbuka.
Dengan tidak transparansi dan akuntabelnya Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sibabangun dalam rekrutmen calon Pantarlih, harapan menciptakan Pilkada 2024 yang bersih dan berkualitas dikhawatirkan tidak tercapai. Ia berharap, pihak Bawaslu Tapteng segera menyikapi permasalahan ini.
“Integritasnya layak untuk kita pertanyakan. Saat perekrutan PPS sebelumnya, kita juga telah menyoroti banyaknya calon yang memiliki rekam jejak bermasalah,” pungkasnya.
(KB-069)
Redaktur : Priyatna
