Pemkab Bogor Siapkan Surat Edaran Pencegahan Perilaku LGBT, Libatkan Tokoh Agama hingga Masyarakat

- Redaktur

Kamis, 18 Juni 2026 - 19:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabupaten Bogor, Jabar || Sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah menyiapkan surat edaran sebagai langkah preventif untuk mencegah perilaku LGBT di wilayah Kabupaten Bogor. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Pemkab Bogor dengan Forum Pondok Pesantren dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Bogor Raya yang berlangsung di Kantor Bupati Bogor. Selasa, 16/06/2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa surat edaran yang sedang disusun tidak hanya berfokus pada satu isu, tetapi akan dirancang secara lebih komprehensif karena berkaitan dengan berbagai persoalan sosial, termasuk HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah juga akan mempelajari sejumlah regulasi yang telah diterapkan di beberapa daerah lain di Jawa Barat sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Menurut Sekda, penanganan persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga pendidikan, keluarga, hingga masyarakat agar upaya pencegahan berjalan efektif.

“Kita melihat persoalan ini memerlukan kerja sama dari seluruh stakeholder agar langkah-langkah edukasi dan pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” demikian disampaikan dalam audiensi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Forum Pondok Pesantren dan DKM Bogor Raya menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah. Mereka menilai perlunya regulasi yang menjadi pedoman bagi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan edukasi dan pembinaan moral, sekaligus mengantisipasi berbagai dampak sosial yang dinilai berkaitan dengan perilaku seksual berisiko.

Selain menyiapkan surat edaran, Pemkab Bogor juga menyatakan akan mengoptimalkan berbagai fasilitas sosial yang telah dimiliki, seperti balai kesejahteraan sosial, safety house, dan rumah singgah sebagai bagian dari upaya penanganan persoalan sosial di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah preventif yang mengedepankan edukasi, pembinaan, serta sinergi lintas sektor guna menjaga ketahanan keluarga, kesehatan masyarakat, dan nilai-nilai sosial yang berkembang di Kabupaten Bogor.

Facebook Comments Box

Penulis : Heri

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Hadiri Puncak Peringatan Hari Pramuka ke-65 Sumatera Utara
Bupati Masinton Pasaribu Harapkan PD DMI Tapteng Jadi Mitra Strategis
Bupati Tapteng Sampaikan Ranperda APBD TA 2027, Fokus Pemulihan Pascabencana dan Ketahanan Daerah
Sidak Tiga Dapur MBG, Bupati Humbahas Pastikan Kualitas dan Keamanan Pangan
468 Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana
Sekdakab Tapteng Tutup Lomba Bertutur Tingkat SD/MI
Bupati Tapteng dan Satgas PRR Pusat Tinjau Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Kecamatan Tukka
Wabup Toba Bacakan Pidato Menpora Pada Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme dan Empati
Berita ini 11 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 21:53 WIB

Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Hadiri Puncak Peringatan Hari Pramuka ke-65 Sumatera Utara

Minggu, 1 November 2026 - 21:50 WIB

Bupati Masinton Pasaribu Harapkan PD DMI Tapteng Jadi Mitra Strategis

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 14:33 WIB

Bupati Tapteng Sampaikan Ranperda APBD TA 2027, Fokus Pemulihan Pascabencana dan Ketahanan Daerah

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:42 WIB

Sidak Tiga Dapur MBG, Bupati Humbahas Pastikan Kualitas dan Keamanan Pangan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:29 WIB

468 Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana

Berita Terbaru