Humbahas, Sumut || sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Peringatan Dini (early warning) dalam rangka mengurangi risiko bencana alam melalui video conference (Vidcon), Jumat (25/9/2026).
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dengan pembahasan yang menitikberatkan pada kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana serta pengelolaan DAS, khususnya normalisasi aliran sungai pascabencana di wilayah Sumatera.
Pemkab Humbang Hasundutan dalam kegiatan tersebut diwakili Asisten Pembangunan dan Ekonomi Martogi Purba, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Bernard Simamora, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Reinward Marpaung serta sejumlah staf terkait.
Dalam pengantar rapat, Tomsi Tohir menyampaikan terdapat dua pokok pembahasan utama. Pertama, bagaimana sistem peringatan dini dapat disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki waktu untuk mengambil langkah-langkah antisipasi ketika terdapat potensi bencana.
Kedua, pembahasan mengenai pengelolaan Daerah Aliran Sungai, terutama normalisasi aliran sungai sebagai bagian dari penanganan pascabencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.
Dalam rakor tersebut, Guswantoro dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa BMKG telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan peringatan dini.
Menurutnya, pelaksanaan sistem tersebut didukung 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di pusat maupun daerah.
Sementara itu, Ari dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa di masing-masing daerah, BPBD memiliki Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yang juga menjalankan SOP terkait peringatan dini bencana.
Tomsi Tohir kembali mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dengan berkaca pada bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada 2025.
Ia menekankan agar kepala daerah bersama BPBD memastikan SOP peringatan dini tidak hanya tersedia, tetapi juga dibuat dan dilaksanakan secara nyata di daerah.
Dalam rapat berikutnya, pemerintah daerah juga akan diminta memaparkan pelaksanaan SOP peringatan dini.
Pemaparan tersebut akan dilakukan secara acak untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah dalam menjalankan sistem peringatan dini.
Pembahasan kemudian dilanjutkan pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan menghadirkan Kepala Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, Irjen Pol. Wahyu Bintoro HB.
Materi yang dibahas mengangkat topik “Percepatan Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.”
Rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas instansi dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya melalui sistem peringatan dini serta penanganan dan normalisasi DAS pada wilayah yang terdampak bencana di Sumatera.
Penulis : Charles Sihombing
Editor : Priyatna
