Kabupaten Toba, Sumut || Sangkakala 7
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Toba bersama sejumlah insan pers mendatangi Polres Toba, untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap wartawan melalui unggahan di media sosial Facebook. Laporan tersebut ditujukan terhadap pemilik akun Facebook bernama Fredrik Manahap, dengan unggahan berjudul “Oknum Wartawan Abal-Abal” yang mencantumkan tiga nama yang diduga merupakan wartawan, Senin (9/11/2026).
Salah satu nama yang disebutkan dalam unggahan tersebut diketahui merupakan anggota AKPERSI DPC Kabupaten Toba.
Unggahan itu kemudian menjadi perhatian organisasi karena dinilai berpotensi merugikan kehormatan pribadi, martabat profesi jurnalistik, serta nama baik organisasi.
Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Toba, Mangiring Siboro, bersama pengurus dan sejumlah rekan pers hadir langsung dalam penyampaian laporan ke Polres Toba sebagai bentuk pendampingan terhadap anggota yang merasa dirugikan.
Mangiring Siboro menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya organisasi untuk menempuh jalur hukum dan meminta persoalan yang muncul di ruang digital ditangani melalui mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara. Kritik terhadap wartawan maupun produk jurnalistik juga merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Namun, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, dan tetap menghormati hak serta kehormatan orang lain.
“Organisasi pers harus berdiri tegak ketika kehormatan anggotanya dipersoalkan. Kami menghormati kebebasan berpendapat, tetapi kebebasan tersebut juga harus disertai tanggung jawab.
Jika ada pihak yang merasa memiliki persoalan terhadap wartawan, silakan sampaikan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan membangun opini yang berpotensi merusak nama baik seseorang,” demikian sikap yang disampaikan Ketua DPC AKPERSI Toba.
Ketu DPC AKPERSI menegaskan, penyampaian laporan ini bukan bertujuan membungkam kritik ataupun membatasi kebebasan berekspresi.
Sebaliknya, organisasi meminta agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan melalui proses hukum yang objektif.
Selanjutnya, AKPERSI menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada Polres Toba untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan bukti serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua DPC AKPERSI Toba berharap kepolisian dapat menangani laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.
“Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara. Namun, kehormatan dan nama baik orang lain juga wajib dihormati. Pers bekerja dengan tanggung jawab, bukan untuk direndahkan melalui tuduhan tanpa dasar.”
Penulis : Ramli Hutapea
Editor : Priyatna
