Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dr. Oloan P. Nababan, SH., MH. menegaskan larangan pemberian maupun penerimaan gratifikasi, suap, dan pungutan liar (pungli) dalam seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Penegasan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Humbang Hasundutan Nomor 2911 Tahun 2026 tentang Larangan Gratifikasi/Suap/Pungutan Liar Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan, yang ditetapkan di Doloksanggul pada 21 September 2026.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Humbang Hasundutan dan para camat se-Kabupaten Humbang Hasundutan untuk diteruskan kepada jajaran pemerintahan dan unit pelayanan di wilayah masing-masing.
Dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Humbang Hasundutan dilarang menerima maupun meminta gratifikasi, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
Larangan tersebut juga berlaku bagi masyarakat. Warga dilarang memberikan gratifikasi, hadiah, maupun pemberian dalam bentuk apa pun kepada pegawai yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
Yang tidak kalah penting, pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan tidak dikenakan biaya atau gratis.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin utama dalam surat edaran yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, serta Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Masyarakat Diminta Berani Melapor
Pemkab Humbahas juga membuka ruang pengaduan bagi pegawai maupun masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik gratifikasi, suap, atau pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Pengaduan dapat disampaikan kepada Unit Pengendali Gratifikasi/Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan melalui telepon atau WhatsApp 0813 7583 7575, email dukcapil@humbanghasundutankab.go.id, website disdukcapilhumbanghasundutankab.go.id, SPAN-LAPOR, maupun kotak pengaduan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan diminta memastikan seluruh pegawai mematuhi ketentuan tersebut.
Surat edaran itu juga menegaskan bahwa pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bersama Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
Diteruskan hingga Desa, Sekolah dan Puskesmas
Untuk memperluas penyebarluasan ketentuan tersebut, para camat diminta meneruskan surat edaran kepada lurah dan kepala desa di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan diminta meneruskan informasi tersebut kepada kepala SD dan SMP se-Kabupaten Humbang Hasundutan. Kepala Dinas Kesehatan juga diminta meneruskannya kepada kepala puskesmas se-Kabupaten Humbang Hasundutan.
Dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, Pemkab Humbahas menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan harus berlangsung secara gratis, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi, suap maupun pungutan liar.
Surat Edaran Bupati Humbang Hasundutan Nomor 2911 Tahun 2026 tersebut ditetapkan di Doloksanggul pada 21 September 2026 dan ditandatangani Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, SH., MH.
Penulis : Charles Sihombing
Editor : Priyatna
