Foto : Deputi Bidang Usaha Menengah, Kementerian UMKM, Bagus Rachman, memukul gong kegiatan Optimalisasi Klinik UMKM Bangkit Sumatra Utara 1, Kamis(8/10/2026).
Tapteng, Sumut || Sangkakala 7
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI bersama Pemkab Tapteng) menggelar kegiatan Optimalisasi Klinik UMKM Bangkit Sumatra Utara 1, di Pia Hotel Pandan, Kamis(8/10/2026).
Langkah strategis ini menjadi bagian dari program penanganan pascabencana lintas sektor, guna mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat daya saing para pelaku usaha di kawasan terdampak.
Kegiatan yang diselenggarakan secara luring dan daring ini, menghubungkan para pemangku kepentingan pusat, daerah, serta ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari 11 kabupaten/kota di Sumatra Utara.
Pembukaan acara ditandai secara resmi lewat prosesi pemukulan gong, oleh Deputi Bidang Usaha Menengah, Bagus Rachman, bersama Wabup Tapteng, Mahmud Efendi.
Sebagai simbol keharmonisan dan penghormatan adat daerah, Wakil Bupati Tapteng menyerahkan kain ulos kepada Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM.
Usai acara di Pia Hotel Pandan, rombongan bertolak menuju pusat layanan Klinik UMKM Bangkit Sumut 1, yang berlokasi di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk meninjau fasilitas konsultasi, pendampingan, dan infrastruktur pendataan secara langsung.
“UMKM adalah pilar utama perekonomian daerah. Kehadiran Klinik UMKM Bangkit memberikan kepastian bahwa pemerintah hadir mendampingi pelaku usaha yang terdampak bencana alam,” kata Mahmud.
Ia menegaskan, Pemkab Tapteng berkomitmen menyediakan fasilitas pembinaan, konsultasi perizinan, hingga solusi konkret agar usaha masyarakat dapat segera pulih dan kembali produktif secara berkelanjutan.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman menjelaskan, Klinik UMKM Bangkit Sumut 1 difungsikan sebagai hub pelayanan terpadu bagi 11 kabupaten/kota terdampak di Sumatra Utara.
Kementerian UMKM mengintegrasikan tiga pilar layanan utama dalam program yakni, layanan produksi, layanan pembiayaan, layanan lemasaran.
“Guna mendukung keakuratan penyaluran program, Kementerian UMKM menerjunkan tim pendamping khusus untuk melakukan pemutakhiran data tunggal pelaku usaha terdampak,” kata Bagus.
Diterangkan, data ini menjadi pijakan utama verifikasi penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp3.000.000 per pelaku usaha, yang saat ini sedang dalam proses validasi di Sumatra Utara, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat.
Di sektor permodalan, sambung Bangus, Kementerian UMKM menggandeng konsorsium perbankan nasional dan daerah, terdiri atas Bank Sumut, Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, serta PT PNM, untuk memberikan kemudahan finansial.
Langkah tersebut mencakup restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), penjadwalan ulang angsuran, hingga opsi skema bunga 0 persen bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
