Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penculikan anak di Kecamatan Parlilitan.
Setelah melalui serangkaian pertemuan, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai di Mapolres Humbang Hasundutan, Jumat (20/11/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP2A) Kabupaten Humbang Hasundutan, Kartini Sinambela, menjelaskan bahwa upaya penyelesaian tersebut diawali dengan rapat pembahasan yang digelar Pemkab Humbahas bersama Forkopimda di Kantor Bupati pada 18 November 2026.
Rapat tersebut merupakan langkah awal untuk membahas permasalahan yang sempat menjadi perhatian masyarakat dan viral di media sosial.
Proses perdamaian di Mapolres Humbang Hasundutan pada Jumat (20/11/2026) dihadiri perwakilan Pemkab Humbahas, anggota DPRD Humbahas Roganda Tinambunan, Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Dimpu D. Marbun, serta Kepala Desa Sionom Hudon Runggu, Robert Maharaja.
Pertemuan berlangsung dengan baik hingga kedua belah pihak menyepakati perdamaian sebagai jalan penyelesaian perselisihan.
Sebagai tindak lanjut, pada Sabtu (21/11/2026), pihak-pihak yang sebelumnya ditahan dilaporkan telah dibebaskan dan kembali kepada keluarga masing-masing.
Warga dari enam desa, yakni Desa Sion Runggu, Sion Tonga, Sihas Tonga, Sion Julu, Sion Toruan, dan Sion Selatan, turut menjadi bagian dalam proses penyelesaian tersebut.
Masing-masing masyarakat diwakili dalam koordinasi melalui kepala desa, termasuk Robert Maharaja selaku Kepala Desa Sionom Hudon Runggu.
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Forkopimda, anggota DPRD dari Dapil III Roganda Tinambunan, serta seluruh pihak yang telah bersinergi memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut.
Bupati berharap kesepakatan damai ini dapat mengakhiri perselisihan, menjadi pembelajaran bagi semua pihak, serta mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga kerukunan, dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga berharap komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, dan masyarakat terus terjaga demi menciptakan suasana aman dan tenteram.
Meski demikian, kesepakatan damai para pihak perlu dibedakan dari penyelesaian proses hukum.
Mengingat perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap anak, status penanganan perkara, dasar pembebasan pihak yang sebelumnya ditahan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak tetap memerlukan kejelasan dari aparat penegak hukum.
Penulis : Charles Sihombing
Editor : Priyatna










