PALU-SULTENG | Sangkakala.tv-
Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Menerima Ketua dan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Selasa , 19 Oktober 2021.
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Bidang Vaksin *Rony Mahardiani* dan Ketua Tim Vokasi , *Wiwik*
Pada Kesempatan Itu Gubernur Sulawesi Tengah didampingi, Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, Kepada Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah.
Ketua Tim Pemeriksa BPK Bidang Vaksin, Rony Mahardiani , menyampaikan bahwa sistem periksaan BPK ditujukan terhadap dampak yang dihasilkan melalui alokasi anggaran pemerintah demikian juga pemeriksaan terhadap pendidikan Vokasi, sudah sejauhmana dampak yang dicapai pemerintah Daerah melalui pendidikan, dan juga pelaksanaan Vaksinasi di daerah sejauhmana pencapaiannya.
Tim pemeriksa akan melaksanakan pemeriksaan kepada OPD Teknis yang melaksanakan kegiatan tersebut.
Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan Pendidikan Vokasi sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilaksanakan dengan peningkatan peran BLK.
BLK kedepan diharapkan dapat mengambil peran untuk memberikan pendidikan keterampilan sesuai kebutuhan angkatan kerja yang dibutuhkan, selanjutnya akan dibentuk setiap Kecamatan SMU Plus, sehingga setiap kecamatan diharapkan ada 1 kelas yang memberikan pelatikan keterampilan khusus sesuai kebutuhan Perusahaan di Daerah.
Gubernur juga menyampaikan akan menarik SK Gubernur yang menarik sumbangan pendidikan bagi anak didik, untuk mewujudkan Pendidikan Gratis.
Selanjutnya Gubernur menyampaikan untuk meningkatkan Pendidikan Olahraga Pada Sekolah dan Pembinaan Olah Raga di Sulawesi Tengah melalaui Alokasi Anggaran pembinaan Olah Raga yang berkelanjutan.
Gubernur mengharapkan adanya pembinaan yang berkelanjutan dari BPK RI untuk meningkatkan Kwalitas Fungsi dan Manfaat Anggaran Pemerintah Daerah , karena dengan kwalitas Fiskal daerah yang masih rendah, PAD Sulawesi Tengah saat ini juga masih rendah makanya Saya akan bertemu Menteri ESDM untuk melakukan Singkronisasi dalam rangka peningkatan Fiskal Daerah.
(Hard)
