Modal utama dari KPN adalah : TRUSH (Kepercayaan & Tanggung Jawab).
SAMARINDA | Sangkakala.tv –
Perpindahan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, menginginkan sebuah transformasi, pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga ada perpindahan basis pertumbuhan ekonomi yang merata.
Dengan adanya perpindahan IKN ke Kalimantan Timur, PT. Konsultan Pertanahan Nusantara (KPN) yang berkedudukan di Jl. Rapak Indah 2, Gang Sedekah Nom 46 Kelurahan Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur, Hadir Sebagai Wujud Nyata dari bentuk Kepercayaan Masyarakat Adat Kalimantan Timur khususnya para pemilik Lokasi Tanah milik Masyarakat adat yg terkena Plot pembebasan lahan utk pembangunan Ibu Kota Negara RI.
M. Taufiq SE Direktur PT. Konsultan Pertanahan Nusantara, saat pertemuan dengan Sangkakala.tv di Jakarta mengatakan ;
PT. KPN berdiri memposisikan diri sebagai Mitra Masyarakat dan Mitra Pemerintah dalam penyedia lahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia.
Berdirinya PT. KPN di Kalimantan Timur berkat dukungan penuh masyarakat dalam melakukan pendataan lahan dan lain-lain, sehingga hari ini terbukti telah menguasai pendataan lebih dari 1 juta ha.
Semua Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Kaltim telah bergabung sebagai Relawan dengan PT KPN menyediakan lahan untuk IKN demi terciptanya hubungan yg baik degan pihak pemerintah.
Adapun tujuan dibentuknya Relawan IKN oleh PT. KPN adalah ;
1. Untuk membangun komunikasi antar tokoh dikawasan IKN, dałam rangka mengantisipasi gerakan Mafia tanah,
2. Menjaga kemungkinan munculnya konflik pertanahan antar masyarakat, yang dapat mengganggu proses pembangunan IKN,
3. Sebagai media Advokasi dan Edukasi bagi masyarakat pemilik dan penguasa tanah dikawasan IKN,
4. Sebagai wadah pemersatu masyarakat pemilik dan penguasa tanah di kawasan IKN dałam menghadapi kelompok yang tidak bertanggung-jawab,
5. Sebagai wadah penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga dapat terbangun kepercayaan serta kesatuan visi dan misi pemerintah dengan masyarakat.
6. Sebagai bukti dukungan nyata tokoh masyarakat kepada visi dan misi pemerintah pusat atas program IKN di Kaltim.
Disisi lain, Muriali,SE, Komisaris PT. Konsultan Pertanahan Nusantara, saat dikonfirmasi Sangkakala.tv, mengatakan ;
Banyak berita yg simpangsiur di daerah, khususnya yang beredar di Kalimantan Timur tentang rencana Pembangunan IKN.
Diantaranya adalah : Kapan RUU IKN itu akan disyahkan ?
Kesimpangsiuran ini memberikan kegaduhan tanggapan ditengah masyarakat, Ada yg berkata bahwa itu hanya omong kosong karena IKN itu tidak akan jadi.
Ada juga yang yakin bahwa IKN jadi, namun harapan itu kapan akan terjadi, karena berita tentang kapan, selalu molor terus tanpa kepastian.
Berita yang tidak kepastian itu bisa dimanfaatkan oleh oknum para mafia tanah untuk membeli tanah masyarakat kawasan yg di canangkan sebagai IKN dengan harga murah, karena masyarakat diberi info salah bahwa IKN itu tidak akan terjadi.
Melihat kesimpangsiuran info ini, PT. KPN selaku mitra masyarakat dan mitra pemerintah, langsung bertindak berangkat ke Jakarta
untuk mencari Informasi Akurat agar masyarakat pemilik tanah atau penguasa lahan mendapatkan Informasi yang tepat dan benar.
Dirut dan Komisaris PT KPN selama berada di Jakarta telah mendatangi beberapa Instansi Pemerintah dan DPR RI di Gedung Senayan Jakarta.
Alhamdulillah KPN telah mendapat informasi resmi dari kalangan anggota DPR RI, bahwa benar Draf Rancangan Undang Undang IKN, telah disampaikan Pemerintah kepada DPR RI untuk segera di proses pembahasannya.
Kemudian Informasi ini langsung kami sampaikan kepada seluruh warga pemilik dan penguasa tanah kawasan yg dicanangkan sebagai IKN.
Keberangkatan rombongan PT. KPN ke Jakarta telah mendapatkan Informasi Penting dan telah memberikan gairah ditengah masyarakat, karena IKN tetap jadi, dan Draf RUU telah mulai dibahas.
Lebih lanjut Muriali mengatakan ;
Alhamdulillah saat ini, Masyarakat Adat dan Tokoh Masyarakat datang berbondong-bondong ke Kantor PT. KPN, untuk menyerahkan dokumen/data bukti kepemilikan dan penguasaan yang sah atas lahan tanah tersebut dan untuk diproses serta disampaikan kepada pihak Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti. “Kata Muriali.
Sebagai Mitra Pemerintah, kami siap membantu memberikan data lahan yg diperlukan demi kelancaran Pembangunan IKN kedepan.
Modal utama dari KPN adalah : TRUSH (Kepercayaan & Tanggung Jawab), ” Ucapnya pada Sangkakala.tv.
