Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas) menghadiri peresmian Desk Investasi Wilayah Sumatera yang dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (09/11/2026).
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Christison R. Marbun bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Sabar L. Purba.
Peresmian tersebut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby A. Nasution, serta sejumlah pimpinan daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Todotua Pasaribu menjelaskan bahwa Desk Investasi dibentuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha, terutama menyangkut perizinan dan realisasi investasi.
Melalui keberadaan Desk Investasi, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha diharapkan semakin kuat. Dengan demikian, berbagai persoalan yang menghambat masuknya investasi dapat dikomunikasikan dan ditindaklanjuti secara lebih terarah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby A. Nasution, menyampaikan bahwa Desk Investasi Wilayah Sumatera diharapkan dapat mempermudah investor dalam mengurus perizinan usaha sekaligus membantu menyelesaikan kendala yang muncul dalam proses realisasi investasi.
Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat koordinasi serta memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada para pelaku usaha, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.
Bagi Kabupaten Humbang Hasundutan, keberadaan Desk Investasi ini menjadi salah satu peluang untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam mendorong kemudahan berusaha, mengembangkan potensi unggulan daerah, serta membuka peluang masuknya investasi.
Secara praktis, Desk Investasi dapat menjadi ruang koordinasi untuk membantu mengidentifikasi dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi calon investor, mulai dari persoalan perizinan hingga hambatan dalam merealisasikan rencana usaha.
Namun, peluang tersebut tetap perlu ditindaklanjuti dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi potensi investasi, kepastian proses perizinan, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, kehadiran Desk Investasi diharapkan tidak hanya menjadi sarana koordinasi, tetapi juga dapat mendorong potensi ekonomi daerah agar lebih dikenal dan memiliki peluang untuk dikembangkan melalui investasi.
Penulis : Charles Sihombing
Editor : Priyatna
