Kabupaten Bekasi || Sangkakala7.tv
Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat sekaligus Calon Anggota Legislatif Tahun 2024 -2029 dari Partai Gerindra Persatuan H.Irpan Haeroni, melakukan konsolidasi kemenangan di Kantor DPC PAPERA Kabupaten Bekasi, Ruko Pasar Bersih Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia. Kabupaten Bekasi, pada Rabu 07/02/2024.
Konsilidasi Kemenangan dilakukan bersama dengan 159 lebih peserta yang hadir dari jajaran anggota hingga pengurus Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PEPERA) DPC Kabupaten Bekasi yang merupakan sayap partai Gerindra.
H.irpan haeroni SE, sebagai Pembina Papera Kabupaten Bekasi menyampaikan kepada peserta yang hadir untuk kembali mendukungnya sebagai anggota DPRD Propinsi Jawa Barat periode 2024 – 2029, pada Pemilu Rabu 14 Februari 2024 mendatang.
“Saya mohon dukungannya, semoga saya dapat melanjutkan Tugas dan Amanah yang diberikan periode 2024-2029. InsyaAllah saya hanya menjanjikan 2 hal ketika saya menjabat, yaitu : Berusaha untuk tidak korupsi dan berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat,” kata politisi Gerindra, ungkapnya.
H.Irpan Haeroni.SE, menambahkan, jika ia terpilih kembali sebagai anggota legislatif periode berikutnya, prioritasnya adalah melanjutkan programnya yang selama ini berpihak kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi.
“untuk konstelasi pribadi saya dalam pileg DPRD Propinsi Jawa Barat, saya Irfan Haeroni dari Partai Gerinda Nomor Urut 2 mudah-mudahan saya bisa melanjutkan tugas saya kembali, karena sudah saya konsolidasi ke bawah berkampanye dengan sopan santun, kita sampaikan Aspirasi, Visi dan Misi, Maksud dan Tujuan. Saya yakin InsyaAllah kita dapat meraih kemenangan besok di pemilu 14 February 2024.
Terkait serangan fajar itu sudah kita sepakati bersama bahwa serangan fajar itu melanggar undang-undang KPU karena itu dilarang keras dalam pemilu dari jaman dulu sampai sekarang sampai ke depan.
“Kita harus memberi pelajaran edukasi pendidikan kepada masyarakat pemahaman penting nya pemilu yaitu menghimpun kedaulatan rakyat jangan sampai kedaulatan di jual murah tanpa ada pertanggung jawaban selama 5 tahun ke depannya, pungkasnya.
(NSP)
