Foto : Mendagri Titi Karnavian menyampaikan keterangan pers di Bandara FL Tobing Pinangsori, Kamis (10/9/2026). (Sangkakala 7/ist)
Tapteng, Sumut || Sangkakala 7
Mendagri Tito Karnavian mendukung pengusulan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai upaya strategis untuk mempercepat penanganan serta pemulihan wilayah yang terdampak parah oleh bencana.
Pernyataan dukungan itu disampaikan pria yang jugaenjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Wilayah (Kasatgas PRR), saat melakukan kunjungan kerja ke Tapanuli Tengah, pada Kamis (10/9/2026).
Disebutkan, apabila pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapatkan persetujuan DPRD, pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan penuh melalui kebijakan dan surat edaran resmi.
“Kalau memang tidak disetujui, apa boleh buat kita gunakan jalur Perkada. Nanti saya dukung dan perkuat dengan surat edaran, yang penting kepentingan rakyat terjamin,” ujar Tito, di Ruang VVIP Bandara FL Tobing, Pinangsori.
Menurut penilaiannya, Tapanuli Tengah memerlukan penanganan khusus dan prioritas utama karena dampak kerusakan yang ditimbulkan bencana sangatlah berat, bahkan menjadi yang paling parah di wilayah Sumatera Utara.
“Tentu saja bukan berarti daerah lain seperti Tapsel, Taput, Humbahas, maupun Kota Sibolga tidak mendapatkan perhatian. Semua tetap menjadi perhatian kami. Namun berdasarkan hasil peninjauan langsung, dampak yang dirasakan masyarakat Tapteg jauh lebih berat dan butuh penanganan segera,” jelasnya.
Ditegaskan, kondisi di lapangan pun semakin mendesak. Meski rangkaian bencana sebelumnya baru berlalu, sejumlah wilayah di Tapteng kembali dilanda banjir, sehingga kebutuhan akan langkah cepat dan tepat semakin mendesak.
Tito pun mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjebak dalam perdebatan politik atau persoalan administrasi, yang berpotensi memperlambat bantuan.
“Di saat seperti ini, keselamatan, kesejahteraan, dan pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas tertinggi. Jangan sampai urusan politik atau ketidaksepahaman administrasi membuat rakyat semakin menderita. Jangan biarkan kepentingan kelompok mengalahkan nilai kemanusiaan,” imbuhnya.
Ia menekankan, pemerintah daerah dan anggota DPRD seharusnya bergerak seirama dan bersatu padu, ketika masyarakat sedang membutuhkan pertolongan.
“Kami berharap eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa di sini berdiri dalam satu barisan. Persoalan apa pun harus diselesaikan demi satu tujuan, membantu rakyat yang sedang kesusahan,” tambahnya.
Masih kata Tito, penanganan pascabencana bukan sekadar urusan regulasi atau administrasi, melainkan murni masalah kemanusiaan. Ingatlah, kita berdosa jika membiarkan masyarakat menderita, padahal kita punya kemampuan dan kekuasaan untuk menolong mereka.
Pernyataan ini menjadi dorongan kuat sekaligus pesan tegas yakni, kebijakan dan aturan harus berfungsi sebagai instrumen percepatan, bukan penghalang. Kepentingan rakyat wajib diletakkan di atas segala kepentingan lain.
Dalam kunjungannya ke Tapteng, Mendagri meninjau perkembangan penanganan pascabencana, mulai dari lokasi terdampak hingga proses pembangunan hunian tetap di kawasan Asrama Haji Pinangsori.
Tito menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan proses pemulihan tidak terhambat oleh kendala apa pun, baik politik maupun administrasi.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
