Foto : Bupati Tapteng saat menghadiri rapat koordinasi penanganan infrastruktur jalan dan jembatan dengan BBPJN Sumut, Rabu (14/5/2025). (Sangkakala 7/Dinas Kominfo Tapteng)
Medan, Sumut || Sangkakala 7
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menghadiri rapat koordinasi penanganan infrastruktur jalan dan jembatan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Rapat koordinasi penanganan jalan dan jembatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, bertempat di Aula Inna 2 Hotel Grand Inna, Jalan Balai Kota, Medan, Rabu (14/5/2025).
Dalam sambutannya, Surya mengajak semua pihak berkolaborasi menangani jalan di Sumut. Menurutnya, penanganan jalan Sumut memiliki tantangan tersendiri yaitu panjang hingga lanskap wilayah yang beragam.
Kondisi ini membutuhkan koordinasi, sinergitas, dan inovasi, antara seluruh pemangku kepentingan dengan menyusun skala prioritas yang tepat, memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal, serta menjajaki berbagai alternatif pembiayaan lainnya seperti, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana corporate social responsibility (CSR), dan dukungan dari mitra strategis lainnya.
Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan atau belum memenuhi standar pelayanan minimal. Hal tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.
“Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi komponen vital dalam mendukung pembangunan daerah,” ujar Surya.
Oleh karena itu, lanjut Surya, keberadaan infrastruktur yang layak dan terintegrasi berperan besar dalam memperlancar arus distribusi barang dan jasa, membuka akses antar wilayah, serta mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.
“Pembangunan jalan dan jembatan juga secara langsung berkaitan dengan peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengembangan wilayah tertinggal dan terisolir,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja menyebutkan, kolaborasi merupakan hal penting dan strategis dalam penanganan jalan dan jembatan. Untuk itu, ia mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan perusahaan lain yang beroperasional di Sumut.
“Kami percaya perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, demi memunculkan konektivitas wilayah yang lebih merata dan aman,” sebutnya.
Untuk diketahui, jalan provinsi di Sumut memiliki panjang total 3.005,65 km. Dari jumlah tersebut, sekitar 56 persen dalam kondisi baik, 21,81 persen dalam kondisi sedang, 4,78 persen mengalami kerusakan ringan, dan 17 persen dalam kondisi rusak berat.
Sementara itu jalan kabupaten/kota memiliki panjang total mencapai 35.379,07 km, atau sekitar 86 persen dari total jaringan jalan di Sumut.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
