Warga Kota Bogor Dorong Pembentukan Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah

- Redaktur

Selasa, 6 Januari 2026 - 20:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kota Bogor, Jabar || Sangkakala 7
Sebuah unggahan warga Kota Bogor yang menyerukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah mendadak viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut, warga itu menyampaikan harapannya agar Pemerintah Kota Bogor meniru langkah Kota Surabaya yang dinilai tegas dan konsisten dalam memberantas praktik premanisme serta mafia tanah. Selasa,06/01/2026.

Unggahan yang ramai dibagikan itu mencerminkan keresahan masyarakat terhadap masih maraknya dugaan praktik intimidasi, pungutan liar, hingga sengketa tanah yang melibatkan oknum tak bertanggung jawab. Warga menilai, persoalan tersebut kerap menimbulkan rasa tidak aman dan berpotensi merugikan masyarakat kecil.

“Bogor butuh satgas khusus seperti Surabaya. Bukan hanya penertiban sesaat, tapi penindakan yang berkelanjutan dan transparan,” tulis warga tersebut dalam unggahannya yang mendapat banyak respons dukungan.

Sejumlah warganet lainnya turut menyuarakan pengalaman serupa di kolom komentar. Mereka berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi pertanahan untuk memutus mata rantai premanisme dan praktik mafia tanah yang dinilai semakin meresahkan.

Pengamat kebijakan publik menilai, pembentukan satgas lintas sektor dapat menjadi langkah strategis jika disertai dengan dasar hukum yang kuat dan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu. Selain itu, transparansi penanganan kasus juga menjadi kunci agar kepercayaan publik dapat terbangun.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bogor terkait usulan pembentukan satgas tersebut. Namun, dorongan warga yang menguat di ruang digital menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap hadirnya rasa aman dan kepastian hukum di Kota Hujan.

Masyarakat berharap, aspirasi yang viral ini tidak berhenti di media sosial semata, melainkan dapat menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret demi melindungi warga dari praktik-praktik yang melanggar hukum.

Facebook Comments Box

Penulis : Heri

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Bupati Tapteng Sampaikan Ranperda APBD TA 2027, Fokus Pemulihan Pascabencana dan Ketahanan Daerah
Sidak Tiga Dapur MBG, Bupati Humbahas Pastikan Kualitas dan Keamanan Pangan
468 Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana
Sekdakab Tapteng Tutup Lomba Bertutur Tingkat SD/MI
Bupati Tapteng dan Satgas PRR Pusat Tinjau Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Kecamatan Tukka
Wabup Toba Bacakan Pidato Menpora Pada Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme dan Empati
Bupati Humbahas Bahas Hibah Aset Tanah dan Relokasi Kantor KPU
Bupati Humbahas Dorong APBD 2027 Tepat Sasaran, Rancangan Anggaran Rp855,54 Miliar
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:42 WIB

Sidak Tiga Dapur MBG, Bupati Humbahas Pastikan Kualitas dan Keamanan Pangan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:29 WIB

468 Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:38 WIB

Sekdakab Tapteng Tutup Lomba Bertutur Tingkat SD/MI

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:28 WIB

Bupati Tapteng dan Satgas PRR Pusat Tinjau Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Kecamatan Tukka

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:30 WIB

Wabup Toba Bacakan Pidato Menpora Pada Hari Sumpah Pemuda ke-98, Tekankan Patriotisme dan Empati

Berita Terbaru