BANDUNG, JABAR || Sangkakala 7
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat gagal membayarkan pekerjaan kontraktor tahun anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp621 miliar. Gagal bayar ini disebabkan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang tidak mencapai target, sehingga berdampak langsung pada kelangsungan proyek infrastruktur dan arus kas para penyedia jasa konstruksi. Sabtu, 10/01/2026.
Kondisi tersebut memicu sorotan tajam terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, menilai merosotnya pendapatan daerah tidak bisa dilepaskan dari pendekatan kepemimpinan yang dinilainya terlalu populis dan kurang menyentuh aspek strategis makro daerah.
Menurut Muradi, Dedi Mulyadi lebih banyak menghabiskan waktu berkeliling daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan parsial, ketimbang merancang dan mengeksekusi kebijakan besar yang mampu menggali potensi ekonomi Jawa Barat secara menyeluruh.
“Yang terlihat, gubernur lebih sering hadir sebagai pemadam kebakaran di berbagai lokasi bermasalah. Ini memang menarik secara personal, tetapi tidak cukup kuat untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah,” ujar Muradi.
Ia juga membandingkan kinerja Dedi Mulyadi saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, di mana Dedi dinilai mampu menunjukkan kreativitas kebijakan dengan mempopulerkan Sate Maranggi sebagai ikon daerah yang berdampak pada penguatan ekonomi lokal. Namun, pola serupa dinilai belum tampak pada level provinsi.
“Di Jawa Barat, kreativitas itu belum muncul. Yang menonjol justru figur personalnya, bukan potensi besar daerah yang semestinya bisa diangkat menjadi sumber pendapatan,” kata Muradi.
Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat mengalami penurunan dan berdampak serius pada kemampuan fiskal pemerintah daerah. Para kontraktor pun terpaksa “gigit jari” lantaran pembayaran proyek infrastruktur yang telah dikerjakan belum juga direalisasikan.
Hingga kini, belum ada kepastian waktu pembayaran dari Pemprov Jawa Barat, sementara para pelaku jasa konstruksi berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis agar krisis kepercayaan dan gangguan pembangunan tidak semakin meluas.
Penulis : KB-040
Editor : Priyatna
