Ketua BPD Paniaran Pimpin Musdes Penetapan APBDes 2026, Tegaskan Penggunaan Dana Harus Tepat Sasaran

- Redaktur

Selasa, 5 Mei 2026 - 12:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sangkakala 7 || Kabupaten Taput, Sumut
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Paniaran, Kecamatan Siborongborong, melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Kantor Desa Paniaran, Senin (04/05/2026).

Kegiatan ini menjadi tahapan krusial dalam memastikan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, partisipatif, serta akuntabel.

Musdes dihadiri oleh unsur BPD, Pemerintah Desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dalam forum tersebut, peserta musyawarah membahas dan menyepakati rancangan APBDes Tahun 2026 yang sebelumnya telah disusun melalui proses berjenjang, mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musdes RKPDes).

Penetapan APBDes ini bertujuan untuk memastikan arah kebijakan pembangunan desa benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat, mengacu pada prioritas nasional, serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh peserta juga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan demi tercapainya keputusan bersama yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dengan disepakatinya APBDes Tahun Anggaran 2026, diharapkan pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik di Desa Paniaran dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir kegiatan, Ketua BPD Paniaran, Bangkit Nababan, SH, menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa (DD) harus mengacu pada PMK Nomor 07 Tahun 2026, sementara Alokasi Dana Desa (ADD) wajib mengikuti Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 13 Tahun 2026.

“Pengelolaan anggaran harus disiplin, transparan, dan tepat sasaran. Ini penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya menutup Musdes.

Facebook Comments Box

Penulis : Charles Sihombing

Editor : Priyatna

Berita Terkait

Pemkab Bekasi Dorong Kolaborasi Pentahelix dalam Pengawasan Pendapatan Daerah
Targetkan Rp 3,8 Triliun, Pemkab Bekasi Optimalkan Pajak Daerah di Tengah Tantangan Fiskal
Masinton Pasaribu Lantik Sejumlah Pejabat Administratif Eselon III dan IV
Ratusan Warga Gelar Aksi, Ini Penjelasan Bupati Tapteng
Wakil Bupati Kapuas Hulu Buka Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2026
Pemkab Bogor Siapkan Surat Edaran Pencegahan Perilaku LGBT, Libatkan Tokoh Agama hingga Masyarakat
Skywalk Tegar Beriman Belum Dibuka untuk Umum, Pemkab Bogor Utamakan Keamanan dan Kenyamanan Pengguna
Pemkab Humbahas Tingkatkan Kesadaran dan Kesiapsiagaan Bencana di Kalangan Pelajar
Berita ini 30 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 08:25 WIB

Pemkab Bekasi Dorong Kolaborasi Pentahelix dalam Pengawasan Pendapatan Daerah

Kamis, 18 Juni 2026 - 23:55 WIB

Targetkan Rp 3,8 Triliun, Pemkab Bekasi Optimalkan Pajak Daerah di Tengah Tantangan Fiskal

Kamis, 18 Juni 2026 - 23:39 WIB

Masinton Pasaribu Lantik Sejumlah Pejabat Administratif Eselon III dan IV

Kamis, 18 Juni 2026 - 23:27 WIB

Ratusan Warga Gelar Aksi, Ini Penjelasan Bupati Tapteng

Kamis, 18 Juni 2026 - 19:10 WIB

Pemkab Bogor Siapkan Surat Edaran Pencegahan Perilaku LGBT, Libatkan Tokoh Agama hingga Masyarakat

Berita Terbaru

Pemerintahan

Ratusan Warga Gelar Aksi, Ini Penjelasan Bupati Tapteng

Kamis, 18 Jun 2026 - 23:27 WIB