-
Foto : Wabup Mahmud Efendi menerima predikat Opini WTP dari BPKP kasus ini RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jumat (29/5/2026).
Sangkakala 7 || Kota Medan, Sumut
Semangat mendasar untuk membangun Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melalui keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas secara nyata, membuahkan hasil positif.
Di tahun pertama kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu, dan Wakil Bupati Mahmud Efendi, Pemkab Tapteng sukses meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, pada Jumat (29/5/2026), bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumatera Utara, di Medan.
Penyerahan LHP tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Mahmud Efendi, bersama sejumlah kepala daerah lainnya dari Provinsi Sumatera Utara.
Capaian ini menjadi bukti konkret dari komitmen awal saat pasangan Masinton-Mahmud dilantik, yakni membawa Tapteng “Naik Kelas” dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam. Ia menegaskan bahwa Opini WTP ini merupakan hasil kolektif dari sinergi kokoh seluruh jajaran aparatur pemerintahan.
“Opini WTP yang diberikan hari ini merupakan buah dari kerja keras, perjuangan, dan sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Mahmud.
Menurut Mahmud, predikat Opini WTP bukti komitmen dari seluruh jajaran Pemkab Tapanuli Tengah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran belanja daerah.
Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa, predikat Opini WTP tersebut tidak terlepas dari dukungan dan peran serta Sekdakab, Binsar Tua Hamonangan Sitanggang, dan seluruh jajaran Pemkab Tapteng dalam upaya melakukan perubahan mendasar dalam budaya kerja.
“Tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, serta Pengelolaan keuangan dituntut harus bersih dan bebas dari penyimpangan,” imbuh Mahmud.
Ia berharap, mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat desa, agar menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan. Anggaran harus tepat sasaran dan tepat guna untuk mensejahterakan masyarakat.
Meski meraih predikat tertinggi dari BPKP Sumut, Pemkab Tapteng memastikan tidak akan berpuas diri. Raihan ini justru dijadikan pelecut semangat untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengawasan internal agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Raihan WTP ini harus memacu semangat dan komitmen kita untuk terus meningkatkan pengelolaan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai kita terlena dengan raihan ini. Kami sampaikan kembali, bahwa esensi utama dari pemerintah itu adalah betul-betul hadir dan melayani kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
