Adikarya Parlemen :
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Irpan Haeroni. SM
Kabupaten Bekasi || Sangkakala 7
Kebijakan publik memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk berkembang dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
Salah satu hal yang mendukung berjalannya pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan melibatkan perempuan dalam berbagai hal. Pemberdayaan perempuan memberikan dampak positif bagi pembangunan melalui memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta dalam bekerja tanpa membandingkannya dengan laki-laki.
Partisipasi perempuan dalam ekonomi adalah komponen penting dari pemberdayaan perempuan. Kebijakan publik yang mendukung akses perempuan ke peluang ekonomi, seperti pekerjaan yang layak, kewirausahaan, dan akses ke kredit dan modal, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Irpan Haeroni. SM mengatakan, peranan perempuan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui kontribusi finansial langsung, manajemen keuangan rumah tangga, dan pengembangan usaha mikro.
Dengan kebijakan publik yang tepat, pemberdayaan perempuan bukan hanya menjadi tujuan yang diinginkan, tetapi juga kenyataan yang dapat dicapai, kata Irpan pada Sabtu, 24/10/2025.
Banyak program pemberdayaan yang berjalan setiap tahun, namun semuanya belum terukur dampaknya secara menyeluruh.
Program pemberdayaan perempuan kini tidak hanya terfokus pada pelatihan teknis semata, tetapi juga penguatan literasi digital, vokasional, dan kewirausahaan.
Politisi dari Fraksi Partai Gerindra Irpan Haeroni menegaskan, tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan akses perempuan terhadap peluang ekonomi, sosial, dan politik, serta memperkuat posisinya di masyarakat. Untuk mencapai pemberdayaan perempuan tersebut diperlukan dukungan kebijakan publik yang kuat dan komprehensif.
Lanjut Irpan, Tiga kebijakan publik untuk mendukung pemberdayaan perempuan, yakni ;
1. Perlindungan dari Kekerasan Berbasis Gender,
2. Peningkatan Representasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, dan
3. Penghapusan Diskriminasi Gender di Tempat Kerja.
Melalui kebijakan yang memastikan akses terhadap pendidikan, meningkatkan partisipasi ekonomi, melindungi hak-hak kesehatan, melindungi dari kekerasan berbasis gender, meningkatkan representasi dalam pengambilan keputusan, dan menghapus diskriminasi gender di tempat kerja, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan untuk berkembang dan berkontribusi penuh pada masyarakat, tutupnya.
Penulis : R-001
Editor : Priyatna
