Kabupaten Toba, Sumut || Sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba terus menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam mengatasi persoalan persampahan melalui sistem pengelolaan yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Langkah tersebut diwujudkan melalui sejumlah agenda strategis pada Jumat (04/09/2026). Bupati Toba, Effendi Sintong P Napitupulu, memimpin langsung Rapat Konsolidasi Kesiapan Pemkab Toba untuk Pelaksanaan Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Dalam arahannya, Bupati Toba menyampaikan bahwa Kabupaten Toba saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Volume timbulan sampah mencapai 100 hingga 120 ton per hari. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 45 persen yang dapat diangkut dan dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Sistem pengelolaan di bagian hilir saat ini masih sepenuhnya mengandalkan metode pembuangan terbuka (open dumping) tanpa pengolahan lanjutan. Sementara itu, sekitar 55 persen timbulan sampah belum terjangkau layanan pengangkutan akibat keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya,” ujarnya.
Menyadari keterbatasan kemampuan fiskal daerah untuk mengatasi persoalan tersebut secara mandiri, Pemkab Toba terus melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat.
Upaya tersebut membuahkan hasil dengan ditetapkannya Kabupaten Toba sebagai salah satu lokasi percontohan (pilot project) penerima program strategis LSDP melalui sinergi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Bappenas.
“Melalui sinergi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Bappenas, Kabupaten Toba patut bersyukur karena telah resmi ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan (pilot project) penerima program strategis LSDP,” tambahnya.
Sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menerima program tersebut, Pemkab Toba telah memperluas lahan operasional TPA dari sebelumnya 2,5 hektare menjadi 3,4 hektare.
Pemkab Toba juga telah menyelesaikan sejumlah dokumen teknis yang diperlukan, antara lain Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), serta perumusan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan calon offtaker.
Kesiapan pemerintah daerah tersebut turut mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Toba. Pihak legislatif telah memberikan komitmen untuk menyediakan anggaran operasional persampahan secara berkelanjutan.
Selain itu, penguatan kelembagaan juga tengah dimatangkan bersama DPRD melalui rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus persampahan guna menjamin keberlanjutan operasional program ke depan.
Sehari sebelumnya, Kamis (03/09/2026), tim penilai LSDP dari pemerintah pusat melakukan kunjungan lapangan ke TPA Pintu Bosi di Kecamatan Laguboti. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi yang diproyeksikan sebagai sentra pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Pada hari yang sama, Pemkab Toba juga memperkuat upaya pengelolaan sampah melalui kerja sama internasional dengan mengundang perwakilan Pemerintah Korea Selatan, yakni tim dari Korea Environmental Industry & Technology Institute (KEITI).
Pertemuan dan diskusi mengenai pengelolaan sampah ramah lingkungan tersebut berlangsung di Balai Data Lantai IV, Kantor Bupati Toba.
Pembahasan bersama tim ahli KEITI difokuskan pada rencana kerja sama alih teknologi (transfer of knowledge) dalam pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan ekonomis.
Rencana kerja sama tersebut menargetkan percepatan pembangunan TPST dengan mengadopsi sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Produk akhir pengolahan sampah nantinya direncanakan menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni bahan bakar alternatif yang berasal dari residu sampah.
Tidak hanya melakukan pembahasan di ruang rapat, tim KEITI juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi eksisting. Tim ahli KEITI meninjau fasilitas pengelolaan air limbah yang berada di depan Puskesmas Tandang Buhit, kemudian melanjutkan observasi ke area TPA untuk memastikan kesesuaian teknologi yang akan diterapkan di Kabupaten Toba.
Sebagai penutup, Bupati Toba menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur dan penambahan armada pengangkutan hanyalah sebagian dari solusi persoalan persampahan. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Kunci keberlanjutan program tersebut, lanjutnya, terletak pada sinergi lintas sektor serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.
“Oleh karena itu, Pemkab Toba mengimbau seluruh lapisan masyarakat mulai membiasakan diri mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya, terutama rumah tangga, demi terwujudnya Kabupaten Toba yang lebih bersih, sehat, maju, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Penulis : Ramli Hutapea
Editor : Priyatna
