Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Pusat tampaknya belum dapat dinikmati secara merata oleh siswa di Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).
Hingga akhir September 2026, sedikitnya lima SD negeri di Kecamatan Paranginan disebut belum pernah menerima penyaluran MBG.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Desa Pearung, Hisar B. Siregar, di sela kegiatan Jumat Bersih, Jumat (25/9/2026).
Hisar mengatakan, hingga akhir September 2026, sekolah dasar yang berada di wilayah desanya belum sekalipun menerima penyaluran MBG dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Padahal, informasi yang beredar di tengah masyarakat, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut-sebut melayani program MBG di Kecamatan Paranginan sudah selesai dibangun beberapa bulan lalu. Namun, hingga kini belum beroperasi,” ujarnya.
Ia berharap penyaluran MBG dapat segera dilaksanakan sehingga anak-anak sekolah di wilayahnya juga memperoleh manfaat program tersebut.
Lima Sekolah Belum Menerima MBG
Informasi tersebut juga dibenarkan oleh kepala sekolah dari lima SD negeri yang dikonfirmasi secara terpisah. Mereka menyampaikan bahwa siswa dan siswi di sekolah masing-masing belum pernah menerima MBG.
Kelima sekolah tersebut, yakni:
UPT SDN 127 Pearung Silali;
UPT SDN 128 Pearung;
UPT SDN 135 Bahalimbalo;
UPT SDN 132 Siborutorop; dan
UPT SDN 131 Siborutorop.
“Benar, siswa kami belum pernah mendapat MBG. Kami sangat berharap anak-anak didik kami dapat merasakan MBG di sekolah seperti siswa di sekolah lainnya,” ujar salah seorang kepala sekolah yang meminta namanya tidak disebutkan.
Orang Tua Mempertanyakan Kendala Penyaluran
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan orang tua siswa dan masyarakat. Pasalnya, program MBG disebut telah berjalan di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Salah satu contohnya adalah Kecamatan Lintongnihuta. Berdasarkan informasi yang diterima masyarakat, penyaluran MBG di wilayah tersebut telah berjalan secara rutin, termasuk kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).
Sementara itu, di Kecamatan Paranginan, khususnya pada lima SD negeri tersebut, program MBG disebut belum pernah diterima siswa.
Seorang warga yang mengaku bermarga Siregar berharap Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat memberikan penjelasan mengenai kendala yang menyebabkan penyaluran MBG belum berjalan di sekolah-sekolah tersebut.
“Apa sebenarnya kendalanya sehingga bangunan yang disebut-sebut sebagai dapur SPPG yang baru dibangun di Sisagu-sagu, Desa Paranginan Utara, belum beroperasi?” ujarnya.
Menurutnya, program MBG diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi anak sekaligus menunjang konsentrasi mereka dalam mengikuti proses pembelajaran.
“Jangan sampai ada anak-anak yang tertinggal hanya karena masalah pendistribusian,” katanya.
Pemerhati Pendidikan Minta BGN Beri Penjelasan
Salah seorang warga yang juga pemerhati pendidikan, Edison Ompusunggu, S.H., meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai belum meratanya pelayanan MBG di Kecamatan Paranginan.
Hal tersebut disampaikannya pada Senin (05/10/2026).
Menurut Edison, masyarakat perlu mengetahui secara jelas kendala yang menyebabkan program MBG belum diterima siswa di lima SD negeri tersebut.
“Kenapa pelayanan MBG bisa tidak merata? Apakah dapur SPPG belum siap beroperasi?” ujarnya.
Ia berharap BGN dapat menyampaikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi tersebut agar tidak menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan program MBG di Kecamatan Paranginan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional maupun Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengenai penyebab belum tersalurkannya MBG kepada siswa di lima sekolah tersebut.
Penulis : Charles Sihombing
Editor : Priyatna
