JAKARTA | SANGKAKALA 7 –
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, merupakan program prioritas Tahun 2022, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Pemerintah menganggarkan sebesar Rp 510,79 Miliar untuk Tahun 2022.
Sejak Pansus dibentuk, awal bulan sampai 15 Desember 2021, Pansus sudah rapat bersama Pemerintah sebanyak tiga kali, yakni pada tanggal 9, 10, dan 15 Desember 2021.
Untuk menindak lanjuti, Pemerintah membentuk Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN yang baru. Saat ini Rancangan Undang Undang (RUU) IKN baru sedang dibahas bersama DPR.
Sebagai Ketua Satgas ditunjuk
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Untuk mengatasi permasalahan ancaman pertahanan dan gangguan keamanan.
Sistem keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat akan bertumpu kepada komponen pelayanan kepolisian dan komponen reducing crime. Dua komponen ini diharapkan mampu membentuk IKN yang aman.
M. Taufiq SE. Direktur Utama PT. KPN, saat ditemui Redaksi Sangkakala di Jakarta menjelaskan ; KPN merupakan wadah aspirasi dan inovasi serta edukasi masyarakat sekaligus sebagai Mitra Kerja dalam membantu pihak Pemerintah Pusat untuk mewujudkan penyediaan lahan tanah secara terpadu demi terwujudnya pembangunan Ibu Kota Negara RI di wilayah Kalimantan Timur, jelas Taufiq. Minggu, 09/01/2021.
Lanjut M. Taufiq SE, PT. KPN memandang penting pembentukan relawan IKN agar pemerintah dalam melakukan pembangunan IKN benar-benar mendapatkan dukungan nyata dari masyarakat, setiap saat turun secara langsung kelokasi –lokasi dengan warga dan para tokoh untuk berbincang atau diskusi tentang IKN dengan segala kebaikan untuk masyarakat umum.
Pembentukan relawan IKN oleh KPN mendapat respon yang luar biasa dari para tokoh adat maupun tokoh masyarakat, sehingga dengan penuh semangat bergabung sebagai relawan IKN mitra KPN.
KPN juga melakukan inventarisasi lahan, khususnya di lokasi inti IKN dan lahan lokasi penyangga, tujuannya untuk membantu pemerintah menyediakan lahan IBU KOTA NEGARA INDONESIA di Kalimantan Timur.
Alasan lain KPN membentuk relawan, karena KPN sebagai mitra masyarakat dan mitra pemerintah.
Banyak manfaat terbentuknya relawan IKN, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah, yang diantaranya adalah membantu pemerintah dalam membatasi gerak Mafia Tanah dan memberi manfaat bagi masyarakat dengan terbatasnya gerakan para mafia tanah.
Kemudian M. Taufiq SE mengatakan, untuk menyikapi hal pembangunan IKN yang baru, PT. Konsultan Pertanahan Nusantara terus berjuang membela hak atas tanah masyarakat adat yang terkena rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru.
Lanjut M. Taufiq SE, lebih dari 1,5 juta ha tanah masyarakat yang telah terdata, yang sudah disampaikan ke komisi 2 DPR RI seluas 841.000 ha lengkap dengan data 164 orang relawan IKN yang merupakan penguasa dan pemilik lahan, mereka adalah para tokoh adat dan tokoh masyarakat Kawasan Rencana IKN kedepan.
KPN yang memposisikan diri sebagai mitra masyarakat dan mitra pemerintah terus bekerja dengan harapan bahwa pemerintah dałam melakukan pembangunan IKN berjalan lancar, demikian pula masyarakat dapat memperoleh hak-haknya dengan adil.
KPN siap untuk menjadi mitra resmi pemerintah, karena KPN sangat memahami permasalahan dilapangan dengan segala kearifan lokalnya.
• Sebagai media advokasi dan edukasi bagi masyarakat pemilik dan penguasa tanah dikawasan Ibu Kota Negara (IKN).
• Sebagai wadah pemersatu masyarakat pemilik dan penguasa tanah di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dalam menghadapi kelompok yang tidak bertanggungjawab.
• Sebagai wadah penghubung antara Masyarakat dengan Pemerintah, sehingga dapat terbangun kepercayaan serta kesatuan visi dan misi Pemerintah dengan Masyarakat.
• Sebagai bukti dukungan nyata Tokoh Masyarakat kepada visi dan misi Pemerintah Pusat atas program Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Kaltim.
🔥 Terkhusus pengantisifasi para mafia tanah, KPN melalui relawan melakukan tindakan pencegahan dengan melibatkan langsung para pemilik dan atau penguasa lahan di kawasan yang di canangkan sebagai calon IKN.
=> Tujuan terbentuknya relawan IKN secara umum adalah sebagai berikut :
* Untuk membangun komunikasi antar tokoh di kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dalam rangka mengantisipasi gerakan mafia tanah.
* Menjaga kemungkinan munculnya konflik pertanahan antar masyarakat, yang dapat mengganggu proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
M. Taufiq SE, menegaskan Modal utama dari KPN adalah : TRUSH (Kepercayaan & Tanggung Jawab).
Alhamdulillah sampai saat ini KPN telah dipercaya Masyarakat Adat untuk menerima dan menguasai lahan. ” Tegas Taufik.
Satu kesyukuran besar KPN adalah mendapat kepercayaan besar dari masyarakat dan ahli waris keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura khususnya Ahli waris dari Sułtan Adji Mohammad Parikesit yaitu Adji Pangeran Hario Adiningrat.
Terbukti dengan adanya penyerahan data oleh masyarakat, bergabungnya 164 tokoh dan diserahkannya kuasa tanah Ahli Waris dari Adji Pangeran Hario Adiningrat ke PT. KPN. Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab besar yang harus diperjuangkan.
Lewat media Sangkakala TV, PT. KPN dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesarnya kepada seluruh masyarakat, para tokoh (Relawan IKN) dan keluarga besar Ahli Waris Sułtan Adji Mohammad Parikesit yaitu Adji Pangeran Hario Adiningrat yang juga selalu didampingi oleh Adji Pangeran Azuar Poeger yang selalu memberikan banyak masukan dałam memperjuangkan kebenaran.
Sambutan masyarakat atas PT. KPN sangat besar, terbukti banyak sekali yang mendaftarkan diri sebagai relawan baru bersama PT. KPN, namun PT. KPN masih menampung semua ini dan akan diterima untuk berjuang bersama pada bulan akan datang, karena KPN masih fokus menyelesaikan segala hal yang terkait tanah yang mungkin akan segera dibebaskan pihak berwenang.
KPN bersama para tokoh dan keluarga besar Ahli waris Sułtan Adji Mohammad Parikesit, kembali berharap kepada DPR RI komisi dua dan pansus IKN beserta pemerintah terkait, dapat bertemu langsung di Kalimatan timur. Ini kami pandang penting agar segala masalah yang mungkin terjadi, dapat diantisipasi sejak dini.
Kesultanan Kutai Kartanegara pada dasarnya Pihak Ahli Waris sangat mendukung adanya IKN di kalimatan timur, namun juga memberikan saran Agar hak-hak Masyarakat Kaltim dan para ahli waris jangan dilupakan.
(HMA)
