Deli Serdang || SANGKAKALA 7 –
Dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menekan jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Deli Serdang.
“Upaya ini harus menjadi gerakan bersama dan jika perlu mesti ada tim khusus untuk di Deli Serdang yang menangani ini,” tegas Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang, dr Ade Budi Krista pada pertemuan koordinasi Program MPHD-USAID dengan Dinas Kesehatan Deli Serdang, manajemen rumah sakit swasta dan mentor yang terdiri dari Dokter Spesialis Obgyn dan Spesialis Anak di Ruang Meeting, Uncle Sam’s Café and Resto, Lubuk Pakam, Kamis (3/11/2022).
Dinas Kesehatan, lanjut dr Ade, akan memberi dukungan penuh pelibatan stakeholder untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Dukungan itu karena persoalan tersebut menjadi salah satu program prioritas Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan.
Sementara itu, menurut Senior Program Manager MPHD USAID, dr Apsari Kusumaastuti, keterlibatan berbagai pihak dapat mengisi gap atau kekosongan gerak.
Dengan menggerakkan berbagai pihak, tentunya pekerjaan Dinas Kesehatan akan sangat terbantu. Karena kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir terjadi bukan hanya semata disebabkan faktor medis.
Lebih lanjut, dr Apsari mengatakan faktor non medis tersebutlah yang sangat mungkin untuk didistribusikan atau dikerjasamakan penanganannya dengan pihak lain.
“Perusahaan-perusahaan swasta yang banyak beroperasi di Deli Serdang merupakan mitra potensial dan seharusnya bisa dilibatkan. Tentunya, melalui komunikasi yang baik dan dengan mempertimbangkan advantage apa yang bisa mereka dapatkan jika dilibatkan,” ujar Apsari.
Kematian karena Persalinan Tidak Boleh Terjadi
Dalam diskusi yang berlangsung, dr Muhammad Fahdhy SpOG (K) MSc dari Rumah Sakit (RS) Adam Malik, selaku narasumber, menegaskan kematian karena persalinan itu semestinya tidak boleh terjadi.
“Saatnya kita melihat persoalan AKI-AKB dengan hati dan pikiran. Kematian karena persalinan itu semestinya tidak boleh terjadi, karena persalinan bukanlah penyakit. Untuk itu, perlu kesiapan fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit yang didampingi dalam proses pendampingan MPHD, terutama dalam penanganan persalinan dengan kondisi gawat darurat,” tegasnya.
Hal senada disampaikan narasumber lainnya, dr David Luther Lubis MKed (OG) SpOG (K).
“Persoalan ini perlu menjadi concernnya Bupati, selaku pemilik kuasa dalam mengontrol semua yang beraktivitas di kabupaten. Berkaca pada praktik yang dilakukan Kabupaten Banyumas, tetap konsisten mereplikasi program Emas yang dulunya juga disponsori USAID tahun 2012-2017,” sebutnya.
Kabupaten Banyumas saat ini, imbuh dr David, tetap melaksanakan hal itu dengan pembiayaan mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
“Dan salah satu kunci konsistensi adalah keterlibatan pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Banyumas dalam setiap pertemuan Pokja AKI-AKB yang dilaksanakan tiga bulan sekali,” ucapnya.
Atas hasil pertemuan itu, Kadis Kesehatan Deli Serdang, dr Ade yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan (Yankes), drg Kornelius Pinem dan Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas), dr Ni Putu Yurizka, menuturkan Dinas Kesehatan menerima usulan untuk memperkuat koordinasi dengan semua stakeholder terkait, termasuk memfasilitasi pertemuan Bupati dengan Spesialis Obgyn dan Spesialis Anak di Deli Serdang untuk menyusun langkah bersama dalam menekan AKI-AKB ini.
*MPHD USAID Kawal Kesepakatan*
Pada sesi terakhir, Penanggungjawab Program MPHD USAID Deli Serdang, Syafrimet Azis, memastikan akan mendampingi proses pengawalan kesepakatan yang dihasilkan dalam forum koordinasi itu, terutama dalam upaya pelibatan stakeholder terkait agar program tersebut menjadi tanggungjwab bersama termasuk juga proses komunikasi dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan dampingan.
Apalagi, pendampingan MPHD saat ini baru dilakukan di empat rumah sakit swasta dan akan ditambah tiga rumah sakit lagi tahun 2023. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi dan itikad kuat dari berbagai pihak untuk peningkatan kualitas layanan maternal dan neonatal di kabupaten. Termasuk, mendorong perencanaan dan penganggaran di APBD yang bisa mengakomodir upaya ini serta melakukan replikasi secara mandiri. Karena terdapat 22 rumah sakit swasta di Deli Serdang di luar fasilitas pemerintah yang juga butuh perhatian.
Lebih lanjut, Syafrimet menyebutkan MPHD merupakan proyek bidang kesehatan yang dirancang di atas program pemerintah saat ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka upaya penurunan AKI AKB di Indonesia. MPHD bekerja di 25 kabupaten/kota berprioritas tinggi pada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan primer swasta untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperkuat data untuk pengambilan keputusan dan manajemen adaptif, meningkatkan jejaring rujukan, dan mengembangkan model berkelanjutan yang dapat direplikasi dan terukur.
Hadir pula pada pertemuan koordinasi tersebut, Pimpinan RS Swasta dampingan Project MPHD, dr Hendra Taufiq Hasibuan (RS Citra Medika); dr Dwi Ajeng Ayu Saputri Ritonga (RS Mitra Medika); dr Sri Mentari Ginting (RS Kasih Insani) dan dr Okto Purba (RS Sembiring Deli Tua).
Hadir juga mentor MPHD dari RSUD Drs H.Amri Tambunan, dan dr Juliana MKed (Ped) SpA, selaku moderator.
(KP-052)
