Kabupaten Bekasi, Jabar || Sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun untuk sektor infrastruktur pada 2027. Pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas dengan pagu sekitar Rp542 miliar.
Selain jalan, anggaran diarahkan untuk infrastruktur pendidikan dan kebutuhan pelayanan dasar lainnya. Rencana tersebut masih dalam tahap penyusunan plafon anggaran.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan infrastruktur tetap menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Selain jalan, pemerintah menyiapkan sekitar Rp220 miliar untuk infrastruktur pendidikan.
“Kita lebih banyak ke infrastruktur jalan, Rp542 miliar. Terus yang kedua, infrastruktur pendidikan Rp220 miliar,” kata Asep, Senin (21/9).
Menurutnya, arah pembangunan Kabupaten Bekasi akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi bagian dari prioritas tersebut.
“Kita ngikutin provinsi, provinsi kan ada infrastruktur tujuh persen. Kita mungkin bisa 20 persen. Untuk pendidikan, kesehatan itu pelayanan dasar,” ujarnya.
Di luar infrastruktur, Pemkab Bekasi memproyeksikan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk penguatan sumber daya manusia (SDM). Sementara sektor ekonomi mendapat sekitar Rp22 miliar dan bidang pemerintahan sekitar Rp1,2 triliun.
“SDM-nya Rp1 triliun, terus ekonomi Rp22 miliar, terus pemerintahan Rp1,2 triliun. Semuanya Rp4,2 triliun,” ungkapnya.
Besarnya kebutuhan belanja pembangunan tersebut dibarengi dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah. Untuk 2026, target penerimaan pajak Kabupaten Bekasi mencapai Rp3,8 triliun. Hingga pertengahan September, realisasinya sekitar Rp2,6 triliun.
“Target kita Rp3,8 triliun, kita sudah capai Rp2,6 triliun sampai kemarin pagi. Mudah-mudahan 95 persen dapat,” kata Asep.
Namun, penerimaan dari retribusi masih menjadi pekerjaan rumah. Salah satu potensi yang hendak dioptimalkan adalah parkir, terutama di lokasi yang ramai saat kegiatan publik berlangsung.
“Memang kita agak kekurangan di retribusi. Kenapa retribusi? Ya ada parkir,” ujarnya.
Pemkab Bekasi, kata Asep, akan menata potensi tersebut dengan melibatkan wilayah setempat. Stadion Wibawa Mukti menjadi salah satu lokasi yang disorot karena kerap dipadati masyarakat saat ada kegiatan.
“Nanti akan kita kerja sama dengan wilayah setempat kayak Karang Taruna untuk semuanya akan kita lakukan pemungutan terkait parkir,” ungkapnya.
Optimalisasi retribusi juga menyasar kawasan pasar. Namun, penataan dilakukan bertahap, termasuk pemindahan lokasi parkir ke dalam kawasan setelah pembenahan selesai.
“Kalau sudah selesai kita akan pindahkan ke dalam, parkir juga akan kita pindahkan. Jadi bertahap,” tegasnya.
Asep menegaskan penataan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pembenahan kawasan harus berjalan lebih dulu sebelum penerapan kebijakan dilakukan secara penuh.
“Jadi kita nggak bisa langsung kerja serampangan, ‘Ini harus jadi’, nggak bisa. Ternyata memang harus bertahap,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, meminta pembahasan APBD 2027 berjalan tepat waktu dan diikuti percepatan pelaksanaan pembangunan.
“Tahun 2026 harus menjadi evaluasi. Jangan sampai pembangunan 2027 melambat. Perencanaan dan pembahasan APBD sudah matang, sehingga pelaksanaannya juga harus dipercepat agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Penulis : Dev
Editor : Priyatna
