HUMBAHAS || Sangkakala7.tv
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE bersama Anggota DPRD Humbahas, Guntur Sariaman Simamora menghadiri syukuran Masyarakat Adat Pollung, pada hari Senin, 12/12/2022.
Kegiatan syukuran masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, bertempat di Desa Pandumaan Kecamatan Pollung, di awali dengan acara kebaktian.
Panitia syukuran Mangaram Nainggolan (Op, Kristian Nainggolan) menjelaskan, acara diselenggarakan karena bulan Pebruari 2022 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan SK Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta No.5082/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/8/2021 seluas 4.399,83 hektar.
SK diserahkan Presiden RI setelah perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta selama 13 tahun. Keberhasilan perjuangan yang dilakukan tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak dan salah satunya adalah Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE.
“Selama 13 tahun, kami sangat sedih memperjuangkan tanah adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta. Tapi sekarang kami sudah lega, senang karena tanah itu sudah kembali ke tangan masyarakat, melalui tangan pemerintah baik itu pusat dan daerah. Kiranya Tuhan memberkati semua yang ikut berpartisipasi dalam perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Terimakasih pak Bupati Humbahas, karena bapak terus berjuang dan berpihak kepada kami”, ucap Mangaram Nainggolan.
Hal senada juga disampaikan Krisman Sihite (Op.Lera Sihite), syukuran ini dilaksanakan karena SK sudah diterima dari Presiden RI.
Lanjut Krisman Sihite (Op.Lera Sihite) menceritakan untuk mempertahankan tanah adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta selalu berjuang siang dan malam.
“Perjuangan kita ini adalah atas berkat Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Tuhan menunjukkan, membantu kita, Tuhan memberikan kebijakan bagi kita. Kami panitia mewakili masyarakat mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang mendukung diluar masyarakat Pandumaan-Sipituhuta, baik itu komunitas termasuk dukungan penuh Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE, terimakasih pak Bupati”, jelas Krisman Sihite.
Tokoh masyarakat Mangasal Lumbangaol juga menjelaskan pada masa Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE yang berani mengungkapkan siap mendukung dan memperjuangkan tanah adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta.
“Kata-kata Bupati inilah yang selalu terus kami ingat, terimakasih pak Bupati. Ketika kami seminar di Jakarta terkait tanah ini, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor pun hadir”,jelasnya.
“Luar biasa perjuangan pak Bupati kita ini. Inilah keberhasilan kita bersama Bupati, makanya masyarakat adat panduamaan-Sipituhuta membuat ucapan syukur. Sehat-sehatlah pak Bupati dan panjang umur dalam melaksanakan tugas”, ucap Mangasal Lumbangaol.
Direktur KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) Delima Silalahi menjelaskan selama 13 tahun masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta memperjuangkan tanah penuh dengan pikiran, tenaga bahkan air mata. SK ini merupakan tanah terluas di Sumut yang dikeluarkan Presiden RI.
“Ini bukan perjuangan sia-sia, dulu ada yang bilang, mustahil itu berhasil. Buktinya kita berhasil memperjuangkannya. Hutan kemenyan adalah hidup kami, ini garda terdepan kami,” katanya.
“Kata-kata inilah selalu saya ingat. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Bupati Humbahas, ” jelasnya.
“Dulu bapak, pernah mengucapkan siap memperjuangkan tanah adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta, katanya.
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE dalam sambutannya mengatakan, memperjuangkan tanah adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta penuh dengan tantangan, berjerih payah baik itu pikiran dan fisik. SK yang dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo tidak gampang.
“Saya mengalami tiga (3) kali kehidupan yang parah dalam memperjuangkan tanah adat Pandumaan-Sipituhuta,” katanya.
“Apa yang kita dapat ini adalah awal perjuangan, Kita harus berterimakasih kepada Presiden RI bapak Joko Widodo. Sejarah baru ini. Presiden mengembalikan tanah adat kepada masyarakat, ” ujarnya.
“Perjuangan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta ikut saya rasakan, makanya saya menjumpai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Saya jelaskan kepada ibu Menteri, di tanah itu adalah tanaman kemenyan, kalau ini tidak dilepas maka kemenyan habis. Setelah saya jelaskan, maka ibu Menteri berubah pikiran dan akhirnya dikeluarkanlah SK masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta”, jelas Bupati.
(KB-061)
