Jokowi Terbitkan Perpres Tentang Penguatan Moderasi Beragama, Berlaku Mulai 25 September

- Redaktur

Sabtu, 30 September 2023 - 12:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA || Sangkakala7.tv
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, pada tanggal 25 September 2023.

Dalam pertimbangan peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet disebutkan bahwa keragaman agama dan keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang mendasari perilaku warga negara dan negara yang menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu disebutkan, penguatan moderasi beragama diperlukan karena moderasi beragama merupakan modal dasar untuk keutuhan dan peningkatan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penguatan moderasi beragama tersebut, memerlukan arah kebijakan dan pengaturan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

“Peraturan Presiden ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan moderasi beragama,” disebutkan dalam Pasal 2.

Lebih lanjut pada Pasal 3 disebutkan, penguatan moderasi beragama dilaksanakan untuk penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya; peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; serta pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

“Penguatan moderasi beragama diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan,” bunyi Perpres.

Penyelenggaraan penguatan moderasi beragama ini didasarkan pada pedoman umum penguatan moderasi beragama, yang terdiri atas indikator moderasi beragama; esensi moderasi beragama; ekosistem dan kelompok strategis moderasi beragama; arah kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama; dan program penguatan moderasi beragama.

Perpres 58/2023 ini mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada 25 September 2023.

(R-001)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Harkannas ke-13, Pemkab Bekasi Angkat Potensi Perikanan dan UMKM Lokal
Peringati Hari Bakti ke-2 Kemenimipas, Rutan Humbahas Teguhkan Komitmen Pelayanan Dan Pembinaan
Pemkab Humbahas dan Pemprovsu Bahas Usulan Penamaan Jalan Parlilitan Menjadi Jalan Sisingamangaraja
Bupati dan Wabup Toba Berkantor di Desa Lumban Sakkalan, Hadirkan Pelayanan Publik Tanpa Sekat
*Pastikan Pelayanan Pemenuhan Gizi Optimal, Kapolda Sulteng Tinjau Langsung Dapur SPPG*
Dukung Sanitasi Sehat, Pemkab Humbahas Raih Penghargaan dari Kemenkes RI
Bupati Tapteng Wajibkan OPD Berinovasi dan Siaga Mitigasi Bencana
Bupati Fransiskus Diaan, S.H., M.H, Hadiri Gelora Inovasi Kalbar 2026
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:19 WIB

Harkannas ke-13, Pemkab Bekasi Angkat Potensi Perikanan dan UMKM Lokal

Kamis, 19 November 2026 - 16:57 WIB

Peringati Hari Bakti ke-2 Kemenimipas, Rutan Humbahas Teguhkan Komitmen Pelayanan Dan Pembinaan

Kamis, 19 November 2026 - 16:54 WIB

Pemkab Humbahas dan Pemprovsu Bahas Usulan Penamaan Jalan Parlilitan Menjadi Jalan Sisingamangaraja

Kamis, 19 November 2026 - 15:17 WIB

Bupati dan Wabup Toba Berkantor di Desa Lumban Sakkalan, Hadirkan Pelayanan Publik Tanpa Sekat

Rabu, 18 November 2026 - 21:18 WIB

*Pastikan Pelayanan Pemenuhan Gizi Optimal, Kapolda Sulteng Tinjau Langsung Dapur SPPG*

Berita Terbaru