Photo : Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Buya Syarfi Hutauruk. (Sangkakala 7/Dzulfadli Tambunan)
JAKARTA || Sangkakala 7
Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP PERTI), Buya Syarfi Hutauruk, mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memperpanjang masa jabatan Penjabat (Pj) kepala daerah di seluruh Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan Buya Syarfi mengingat masa jabatan Penjabat Kepala Daerah akan berakhir pada pertengahan November 2024 yang akan datang.
Menurut Syarfi, perpanjangan masa jabatan Pj Kepala Daerah akan lebih efektif ketimbang mengganti dengan Pemjabat baru. Mantan Walikota Sibolga periode 2010-2015 dan 2016-2021 ini berpandangan, jarak antara masa berakhirnya jabatan Pj Kepala Daerah dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak hanya terpaut 12 hari saja. Rentang waktu tersebut dinilai tidak efektif melakukan pergantian pimpinan daerah. Apalagi pergantian tersebut akan merata di seluruh Indonesia.
“PERTI menilai lebih efesien memperpanjangan masa jabatan para Pj tersebut, karena hanya selisih 12 hari dari pelaksanaan Pilkada,” kata Syarfi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Lebih lanjut, pria yang pernah menjadi Anggota DPR RI tiga periode ini mengatakan, jika pemerintah memaksakan pergantian Pj Kepala Daerah, akan berpotensi mengganggu berjalannya pelaksanaan Pemilu.
Pasalnya, para Pj yang bertugas saat ini sudah jauh lebih mengetahui dinamika di daerah masing-masing, dan sudah membangun pondasi pelaksanaan yang baik terhadap suksesi Pilkada Serentak.
Setiap Pj tentunya telah melakukan koordinasi antar Forkopimda, penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu), serta membangun konsolidasi dengan Polres/Polda terkait pengamanan Pilkada Serentak. Hubungan yang harmonis telah terjalin dengan baik, khususnya dalam satu tahun terakhir.
‘Jika terjadi pergantian kepemimpinan di tengah jalan apalagi menjelang hari H pemungutan suara, tentu tidak cukup waktu bagi penjabat baru untuk menyesuaikan diri,” jelas Syarfi.
Sebagai mantan Walikota Syarfi menilai, seorang kepala daerah membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan politik di daerah, sebelum akhirnya bisa memutuskan hal-hal strategis dalam pemerintahan dan kehidupan sosial dimasyarakat. Sehingga, dengan sisa waktu yang hanya 12 hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara, mengganti Pj Kepala Daerah adalah pilihan yang kurang tepat.
“PERTI khawatir ada peningkatan tensi politik di daerah dan ini bisa dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk merusak proses pemungutan suara yang sudah semakin dekat,” ucap Syarfi khawatir.
Presiden Prabowo, lanjutnya, dapat memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk menunda atau memperpanjang masa jabatan seluruh Pj se-Indonesia, hingga proses Pilkada Serentak tuntas dilaksanakan.
“Saran kita kepada Bapak Presiden Prabowo agar memerintahkan Kemendagri, sebaiknya Pj Bupati/Walikota dan Gubernur agar diperpanjang masa jabatannya, hingga Pilkada Serentak tuntas dilaksanakan,” tegasnya.
Lebih jauh Syarfi menjelaskan, persoalan di daerah sangat konfleks jelang hari H pemungutan suara. Suhu politik didaerah semakin tinggi, dan tarik ulur kepentingan yang sangat besar. Ditemukan beberapa Kabupaten/kota yang memanfaatkan berakhirnya masa jabatan Pj bulan November yang akan datang, untuk memuluskan agenda politiknya.
“Sayangnya upaya memuluskan agenda politik ini tidak fair dan tidak objektif. Pengusulan pergantian Pj bukan karena kinerjanya yang buruk, tetapi karena kepentingan politik. Oknum-oknum ini merasa terganggu karena sikap tegas dan kinerja yang baik seorang penjabat kepala daerah,” jelas Buya tanpa merinci daerah dimaksud.
“Ada Pj yang tegas kepada kepala dinas, tegas kepada kepala desa, tegas kepada ASN agar netral di Pilkada, tapi DPRD nya justru menilai ini menjadi gangguan dan minta diganti. Kan aneh,” sambung Syarfi heran.
Dengan demikian lanjutnya, pergantian Pj saat ini baik yang diusulkan oleh DPRD maupun oleh karena masa jabatannya berakhir, oleh Perti dinilai tidak tepat, karena dapat dimanfaatkan oleh sejumlah oknum dan tokoh politik untuk memuluskan agenda politiknya di November 2024.
“Akan lebih baik jika diperpanjang saja, sehingg koordinasi dan konsolidasi yang sudah dibangun tidak terganggu, dan Pilkada bisa berjalan dengan baik sesuai yang diagendakan oleh pemerintah,” pungkasnya.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
