Foto : Presiden Prabowo sematkan tanda pangkat kepada perwakilan kepala daerah. (Sangkakala 7/ist)
JAKARTA || Sangkakala 7
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 orang kepala daerah beserta wakil kepala daerah. Pelantikan digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/1/2025). Ratusan kepala daerah ini dilantik dalam satu rangkaian prosesi.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan 2025 – 2030, serta pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten kota hasil Pilkada 2024 masa jabatan 2025 – 2030.
Usai pembacaan Keppres dan Keputusan Mendagri, 961 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah diambil sumpah janji jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dirangkai dengan penyematan tanda pangkat dan penandatanganan berita acara.
Berdasarkan data Istana Kepresidenan, 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
Dari 961 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdapat bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi Lubis. Pasangan yang didukung PDIP dan Partai Buruh ini, memenangkan Pilkada Tapteng 2024 dengan perolehan suara sebanyak 87.095 (54 persen).
Informasi yang dihumpun, usai pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti program retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21 Februari 2025. Dalam kegiatan ini, kepala daerah akan mendapatkan pembekalan mengenai efisiensi anggaran, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, serta implementasi visi asta cita. Selain itu, materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) juga akan diberikan.
Retreat ini juga bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah pusat dengan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat diharapkan dapat menjalankan kebijakan dengan lebih efektif dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
