Bupati Tapteng membuka kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), Rabu (12/3/2025). (Sangkakala 7/Kominfo Tapteng)
Tapteng, Sumut || Sangkakala 7
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, membuka secara resmi kegiatan konsultasi publik penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), Perubahan Tahun 2018-2027, Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XXV, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Tapanuli Tengah, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XI-Pandan, di Ballroom Hotel Pia Pandan, Rabu (12/3/2025).
Dalam sambutannya, Masinton Pasaribu mengapresiasi kegiatan konsultasi publik penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang. Ia menyebutkan jika Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah mitra Pemkab Tapanuli Tengah dalam melestarikan Lingkungan Hidup.
“Kami berkomitmen untuk melestarikan lingkungan. Saya dari dulu sangat pro terhadap lelestarian lingkungan,” tegas Masinton.
Masinton menuturkan, Pemkab Tapteng saat ini sedang melakukan unventarisasi perkebunan, perizinan, serta luasan lahan. Kesemuanya untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Ia memohon dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
“Kita mengetahui jika masyarakat masih minim edukasi dan perlu sosialisasi tentang pemanfaatan lahan dan menjaga kelestarian alam untuk jangka panjang,” ucapnya.
Masih kata Masinton, bumi saat ini sedang menghadapi tiga krisis yang semakin mengkhawatirkan yaitu, krisis perubahan iklim, krisis alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta krisis polusi dan limbah. Krisis ini menyebabkan ekosistem dunia terancam, miliaran hektar lahan terdegradasi, berdampak pada hampir separuh populasi dunia dan mengancam pendapatan domestik bruto global masyarakat pedesaan khususnya petani.
Melihat potensi tiga krisis tersebut, sambung Masinton, Pemkab Tapteng, Pimpinan OPD, para Camat, hingga pemerintahan desa/kelurahan, berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta siap bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara, menata lingkungan hidup.
“Mari saling mendukung dan terus meningkatkan perlindungan pemulihan lingkungan, restorasi lahan dan konservasi lingkungan di Kabupaten Tapanuli Tengah,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, diwakili Fungsional Pengendali dampak Lingkungan, Tumpak Dolok Siregar menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan adalah rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
“Kita harus melakukan perubahan dokumen, supaya nanti dalam rencana kegiatan itu sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XI Provsu, Antonius Simanjuntak, dalam laporannya mengungkapkan, kegiatan bertujuan untuk menyampaikan proses penyusunan dokumen RPJHP Perubahan. Para pihak diberikan peluang diskusi, untuk memberikan masukan berupa saran tanggapan yang akan menjadi dasar penyusunan RPHJP Perubahan.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
