LABURA, SUMUT || Sangkakala 7
Kepala BPK Perwakilan Prov. Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, S.E., M.SL, Ak, CA, CFra, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP didampingi sejumlah pejabat tinggi BPK RI Perwakilan Sumut, antara lain Mikael Togatorop selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut 1, Ranni Agriadi selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut 2, Khairul Aulad selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Sumut 3. bertempat di Aula Bram Taringan, Selasa (6/5).
Wakil Bupati Labura Dr.H.Samsul Tanjung,ST,.MH, didampingi sekda Dr.H.Muhammad Suib, S.Pd.,MM, para Asisten dan para Pimpinan OPD menerima kunjungan kerja kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, dalam rangka monitoring pemeriksaan audit terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2024.
Sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan selamat datang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan Songket dan Cenderamata kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provsu.
Dalam sambutannya, Wakil Samsul Tanjung menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sumut beserta rombongan dan tim audit yang akan melaksanakan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2024.
Wakil Bupati Samsul Tanjung menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan audit dengan memfasilitasi kebutuhan data dan akan berkoordinasi secara intensif dengan tim selama proses audit berlangsung.
Dan berharap pelaksanaan audit dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ia pun mengucapkan terima kasih dan berharap agar seluruh pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ungkap wakil Bupati Labura”.
Kepala BPK Perwakilan Prov. Sumatera Utara menuturkan, tujuan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Tambah Kepala BPK-RI Perwakilan,Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya dan Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang, kata Kepala BPK RI perwakilan Sumatera Utara.
Penulis : Surya Dharma
Editor : Priyatna
