Foto : Bupati bersama Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisa dan Evaluasi Posko Nasional Satgas PRR, mendatangi sejumlah titik krusial di Kecamatan Tukka, Kamis (29/10/2026)
Tapteng, Sumut || Sangkakala 7
Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) menerima kunjungan kerja Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisa dan Evaluasi Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Brigadir Jenderal TNI Andre Julian, Kamis (29/10/2026).
Kedatangan Satgas PRR untuk meninjau kondisi wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis percepatan penanganan serta pembangunan infrastruktur permanen, guna memitigasi risiko bencana susulan di Tapanuli Tengah.
Dalam peninjauan tersebut, Bupati bersama Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisa dan Evaluasi Posko Nasional Satgas PRR, mendatangi sejumlah titik krusial di Kecamatan Tukka.
Lokasi yang dikunjungi meliputi pembangunan bronjong di Kelurahan Sipange, SD Negeri 152983 di Kelurahan Hutabolon, lokasi pembangunan Sabo Dam di Kelurahan Hutanabolon, serta peninjauan aliran Sungai Aek Saili di Kelurahan Bonalumban.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata identifikasi kebutuhan di lapangan, mulai dari pengendalian material sedimen, normalisasi sungai, pembangunan sabo dam, penguatan tebing sungai, hingga penataan kawasan permukiman yang rentan terhadap ancaman banjir dan longsor.
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan terima kasih atas perhatian serta kunjungan Posko Nasional Satgas PRR ke Tapteng.
Ia memaparkan bahwa wilayah seperti Bonalumban, Badiri, dan Sibuluan, membutuhkan penanganan yang serius, terencana, dan berkelanjutan, terlebih di tengah kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi, yang masih berpotensi memicu banjir susulan.
“Penanganan pascabencana di Tapteng membutuhkan dukungan dan kerja sama dari pemerintah pusat. Kita masih berada dalam masa transisi darurat. Kecamatan Tukka serta Kecamatan Badiri masih menghadapi kondisi yang membutuhkan perhatian khusus,” ujar Masinton.
Bupati menegaskan, pembangunan infrastruktur permanen adalah prioritas mutlak. Penanganan ini mencakup pembangunan sabo dam, normalisasi sungai, tanggul, pengendalian sedimen, serta pembenahan kawasan muara dan daerah aliran sungai (DAS).
“Solusi jangka panjang sangat dibutuhkan, agar masyarakat dapat kembali merasa aman dan menjalani kehidupan secara normal,” ujar Masinton.
Sementara itu, Brigjen TNI Andre Julian menegaskan, orientasi utama penanganan pascabencana adalah pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara menyeluruh.
Tapanuli Tengah menjadi salah satu daerah prioritas dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, akibat tingginya kerawanan bencana susulan.
“Bagaimana masyarakat bisa kembali hidup dan menjalankan aktivitasnya, termasuk pemenuhan bantuan sosial, jadup, bantuan isi hunian, serta bantuan stimulan perbaikan rumah, menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama. Tapteng menjadi atensi bagi kita dalam penanganan pascabencana ini,” ungkap Andre.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan memegang peran kunci dalam infrastruktur sumber daya air (sabo dam dan normalisasi sungai). Sementara Kementerian Kehutanan dilibatkan untuk penanganan kawasan hulu secara terpadu.
Selain infrastruktur pengendali banjir, percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), termasuk rencana pembangunan huntap di Hutanabolon serta skema perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan (baik ringan, sedang, maupun berat, turut menjadi fokus utama yang akan dirumuskan dalam satu rencana induk (masterplan) yang terarah dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berharap sinergi erat dengan Posko Nasional Satgas PRR ini, dapat mempercepat pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat Tapteng secara bertahap.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
