Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, 23 Oktober 2026.
Rancangan APBD 2027 tersebut direncanakan sebesar Rp855,54 miliar. Angka itu terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp839,14 miliar dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp16,41 miliar.
Rancangan anggaran ini menjadi bagian dari proses perencanaan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun mendatang.
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus diarahkan pada prioritas pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
Penetapan prioritas menjadi penting karena kebutuhan pembangunan daerah harus diselaraskan dengan kapasitas anggaran.
Setiap program yang direncanakan perlu memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Bagi masyarakat Humbang Hasundutan, APBD tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang tercantum dalam dokumen pemerintah.
Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut direncanakan dan dialokasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan administrasi, pemberdayaan ekonomi, dan program sosial sesuai prioritas daerah.
Karena itu, pembahasan rancangan APBD bersama DPRD memiliki peran penting dalam mencermati kesesuaian antara rencana pendapatan, kemampuan pembiayaan, kebutuhan pembangunan, dan program yang akan dilaksanakan.
Proses tersebut juga menjadi ruang untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.
Bupati berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga APBD Tahun Anggaran 2027 dapat ditetapkan tepat waktu dan tepat sasaran.
Ketepatan waktu diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program sesuai jadwal, sedangkan ketepatan sasaran berkaitan dengan kesesuaian alokasi anggaran terhadap kebutuhan dan tujuan pembangunan.
Disisi lain, besarnya rancangan APBD perlu dibaca bersama rincian penggunaannya. Total anggaran sebesar Rp855,54 miliar belum dengan sendirinya menunjukkan seberapa besar manfaat yang akan diterima masyarakat.
Gambaran yang lebih lengkap memerlukan informasi mengenai pembagian anggaran per urusan dan perangkat daerah, program prioritas, target keluaran, serta indikator hasil yang ingin dicapai.
Keterbukaan informasi mengenai alokasi dan pelaksanaan anggaran juga penting agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan fiskal daerah.
Dengan informasi yang memadai, publik dapat mengikuti perkembangan program sekaligus menilai kesesuaian antara rencana, realisasi anggaran, dan hasil pembangunan.
Rancangan APBD 2027 selanjutnya perlu dicermati melalui tahapan pembahasan bersama DPRD hingga penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada tahap tersebut, rincian program dan alokasi anggaran akan menjadi bagian penting untuk melihat bagaimana kemampuan keuangan daerah diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang konkret.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya terletak pada besarnya nilai anggaran atau ketepatan waktu penetapannya, melainkan juga pada pelaksanaan program, pencapaian target, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Humbang Hasundutan.
Penulis : Charles Sihombing
Editor : Priyatna
