Foto : Bupati Tapteng menyampaikan pidato salam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Tapteng ke-80, Minggu (24/8/2025). (Sangkakala 7/ist)
Tapteng, Sumut || Sangkakala 7
Hari Jadi Ke-80 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang jatuh pada tanggal 24 Agustus 2025, diawali dengan Rapat Paripurna Istimewa, yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.
Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, ditutup dengan doa oleh Kepala Kantor Kemenag Tapteng
Rapat Paripurna ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani, yang didampingi Wakil Ketua Jonneri Sihite dan Disman Sihombing.
Dalam sambutannya, Masinton Pasaribu mengucapkan Dirgahayu ke-80 Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025.
“Hari ini kita memasuki usia 80 tahun. Usia yang sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Masinton.
Dalam rangka Hari Jadi ke-80 Pemkab Tapteng, Masinton mengajak untuk merefleksikan kembali perjalanan dan perkembangan Tapanuli Tengah.
Apakah pembangunan sudah beranjak maju atau berjalan seadanya. Apakah sudah menghadirkan pembangunan yang jelas dan terukur untuk membangun daerah dan masyarakat.
“Atau sebaliknya, masyarakat tumbuh dengan auto pilot bukan karena perencanaan pembangunan yang terukur dan terarah,” tanya Masinton.
Menurut Masinton, di usia 80 tahun Pemkab Tapteng belum menghadirkan pelayanan yang adil bagi seluruh masyarakat Tapanuli Tengah.
Pemkab Tapteng belum menghadirkan keadilan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas cepat dan dekat dengan masyarakat. Begitupun dalam hal pelayan kebersihan dan lingkungan hidup.
“Untuk itulah ke depan kita ingin menghadirkan pelayanan yang adil untuk seluruh masyarakat Tapteng,” tegasnya.
Dalam sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Tapteng belum optimal. Padahal Tapanuli Tengah memiliki pesisir pantai yang indah dan perbukitan yang subur, untuk menambah PAD yang masih dibawah 10 persen dari total pendapatan daerah.
Ia mengungkapkan, anggaran pembangunan Tapteng masih tergantung dari transfer keuangan daerah dari pusat. Tapteng belum memasuki kemandirian fiskal untuk membiayai pembangunan.
“Bahkan setiap tahun Pemkab Tapteng harus membayar cicilan pinjaman ke PT SMI belasan miliar rupiah. Sekitar Rp65 miliar utang diwariskan rezim sebelumnya,” koar Masinton.
Namun walaupun demikian, Masinton menegaskan komitmennya untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas pelayanan dasar publik, dengan menghadirkan pelayanan yang efisien, cepat, dan dekat dengan masyarakat.
“Kita akan melaksanakan pembangunan yang terencana dengan baik, sehingga Tapteng naik kelas, adil untuk semua,” tutupnya.
Penulis : Dzulfadli Tambunan
Editor : Priyatna
