Humbahas, Sumut || Sangkakala 7
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan kegiatan sosialisasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama Bank Sumut, sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Kamis, 18/12/2025.
Kegiatan ini berlangsung di mulai sekitar pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Halaman Kantor Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas).
Jumlah penerima SK Pegawai Pemerintah dengan PPPK Paruh Waktu, lebih kurang 600 orang.
Hal ini di benarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Humbang Hasundutan (Humbahas) Chiristison Rusdianto Marbun ketika di hubungi, ujarnya.
Di tambahkannya jumlah peserta yang menerima SK PPPK 600 orang lebih. SK PPPK Paruh Waktu yang telah lama di tunggu-tunggu ini menjadi kabar gembira dan membuat pegawai paruh waktu makin semangat dan giat bekerja.
Bupati Humbahas Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH., MH, dalam pidatonya menegaskan, Dasar Hukum UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tentang disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tentang Management PPPK.
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Humbahas Benyamin Nababan, S.H., S.Pd., M.M, ketika di hubungi melalui WhatsApp (WA) menyatakan, ” kami secara resmi belum ada menyebarkan undangan resmi, ” katanya.
Agenda utama kegiatan meliputi pemaparan sosialisasi terkait administrasi dan layanan kepegawaian oleh BKPSDM serta Bank Sumut, dilanjutkan dengan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu kepada para penerima. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur terkait hak, kewajiban, serta mekanisme layanan kepegawaian dan perbankan.
Panitia juga telah menetapkan ketentuan pakaian bagi peserta, yakni mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan celana hitam bagi pria dan rok hitam bagi wanita, dilengkapi topi dan pin Korpri serta papan nama, sepatu hitam, dasi merah, serta ulos Batak berwarna merah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menegaskan komitmennya dalam penataan dan penguatan tata kelola kepegawaian, khususnya bagi PPPK Paruh Waktu, agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.
Penulis : Charles Sihombing
Editor : Priyatna
