Kabupaten Toba, Sumut || Sangkakala 7
Dinas Pertanian Kabupaten Toba segera menyusun dan menyosialisasikan aturan mengenai pola tanam dan tertib tanam di seluruh wilayah Kabupaten Toba.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat Toba sebagai kawasan pertanian sekaligus mengatur kegiatan budidaya agar lebih terkoordinasi, mulai dari waktu tanam hingga panen.
Pengaturan pola tanam juga diharapkan dapat membantu menekan penyebaran hama dan penyakit tanaman.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardede, mengatakan pengaturan pola tanam tetap diperlukan meskipun Toba selama ini merupakan salah satu daerah surplus beras.
“Sesuai komitmen kami, bagaimana Kabupaten Toba ini kita kembalikan sebagai kawasan pertanian. Walaupun sebenarnya Toba merupakan daerah surplus padi, tetapi bagaimana pola tanam dan tertib tanam ini dapat diterapkan untuk mengurangi sebaran hama dan penyakit terhadap lahan pertanian kita,” ujar Lena di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, tertib tanam bukan sekadar mengatur waktu petani mulai menanam. Lebih dari itu, pola tanam yang terkoordinasi diharapkan dapat menciptakan pengelolaan pertanian yang lebih teratur antarkelompok tani maupun antarwilayah.
Karena itu, penerapannya diharapkan dapat diperkuat melalui peraturan di tingkat desa. Pemerintah desa nantinya dapat mengatur jadwal tanam dan panen sehingga kegiatan pertanian memiliki pola yang lebih terarah.
Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan penyaluran bantuan pertanian. Dengan mengetahui jadwal dan kebutuhan kelompok tani, bantuan berupa benih, pupuk, pompa air, serta sarana produksi pertanian diharapkan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Untuk tahap awal, Dinas Pertanian Kabupaten Toba akan melakukan sosialisasi pola tanam dan tertib tanam di 16 kecamatan.
Sosialisasi perdana dilaksanakan melalui empat tim yang menyasar Kecamatan Balige, Tampahan, Laguboti, dan Lumban Julu.
“Harapan kami, setelah minggu ini kami melaksanakan sosialisasi di tingkat kecamatan, minggu depan kami akan turun ke lapangan, ke desa-desa, khususnya bagi kelompok tani yang bersedia melaksanakan pola tanam dan tertib tanam,” katanya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengembalikan kekuatan sektor pertanian Toba, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari tata kelola pertanian di tingkat kelompok dan desa.
Lena mengatakan peningkatan produksi pertanian tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan air. Karena itu, Dinas Pertanian bersama Bupati Toba terus mendorong dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam penyediaan sarana pengairan.
Dukungan tersebut terutama diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Pada 2026, Kabupaten Toba telah menerima bantuan pompa air secara bertahap.
Sebanyak 60 unit disalurkan pada tahap pertama dan 70 unit pada tahap kedua. Dengan demikian, total 130 unit pompa air telah diterima Kabupaten Toba.
Selain itu, masih terdapat 70 unit pompa air yang siap didistribusikan kepada kelompok tani, terutama petani yang mendukung program percepatan tanam dan peningkatan indeks pertanaman.
Dukungan sarana pengairan juga datang dari Komisi I DPR RI melalui Sabam Rajagukguk berupa 50 unit irigasi perpompaan dan tujuh unit irigasi perpipaan.
Selain bantuan tersebut, terdapat dukungan untuk pengembangan lahan seluas 500 hektare yang dipersiapkan untuk meningkatkan indeks pertanaman di Kabupaten Toba.
Dinas Pertanian Kabupaten Toba juga menyiapkan pembangunan lima unit irigasi perpipaan dan lima unit irigasi perpompaan di sejumlah lokasi.
Berbagai bantuan tersebut pada akhirnya ditujukan untuk memperkuat kemampuan petani dalam meningkatkan produksi dan mengoptimalkan lahan pertanian.
Saat ini terdapat 1.066 kelompok tani yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Toba.
Lena mengingatkan agar seluruh bantuan pemerintah yang telah disalurkan tidak hanya diterima, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab oleh anggota kelompok tani.
“Kami dari Dinas Pertanian sangat mengharapkan dan memohon agar bantuan yang telah kami distribusikan dapat kita pergunakan seefisien mungkin dan sama-sama dipergunakan sesama anggota kelompok tani,” katanya.
Ia menegaskan, fasilitas yang diberikan pemerintah merupakan milik kelompok tani. Karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak dikuasai oleh pihak tertentu.
Setiap anggota kelompok memiliki hak untuk menggunakan fasilitas sekaligus kewajiban untuk menjaga dan memeliharanya.
“Siapa pun di dalamnya berhak untuk memakai, memelihara dan juga memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh negara,” pungkasnya.
Dengan pola tanam yang lebih teratur, dukungan sarana pengairan, serta keterlibatan kelompok tani dan pemerintah desa, Dinas Pertanian Toba berharap peningkatan produksi dapat berjalan seiring dengan pengendalian hama dan penyakit serta peningkatan indeks pertanaman.
Penulis : Ramli Hutapea
Editor : Priyatna
